PALU – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Bencana Palu Sigi Donggala dan Parimo (Padagimo) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus berkomitmen mempercepat penyelesaian hak-hak korban bencana alam yang terjadi akhir Tahun 2018 lalu.
Komitmen ini dibuktikan dengan turun langsung ke lapangan melakukan dialog dengan warga penyintas.
Peninjauan dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Bencana Padagimo, Budi Luhur Larengi, bersama Wakil Ketua Elisa Bunga Alo, Sekretaris Pansus Wiwik Jumatul Rofi’ah, serta sejumlah anggota pansus, seperti Ambo Dalle, Yahdi Basma, Enos Pasaua, Alimuddin Pa’ada, Sonny Tandra, dan Hidayat Pakamundi.
Rombongan juga didampingi pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sulteng.
Peninjauan diawali dari Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan. Di lokasi ini, rombongan sempat melakukan dialog dengan warga dan pihak kelurahan. Dari dialog ini, ternyata selama dua tahun pascabencana, nasib penyintas di kelurahan itu masih juga belum jelas.
Carut marutnya penyelesaian hak korban yang mencapai 1.973 Kepala Keluarga (KK) belum juga usai.
Di sini, mereka sedang berjuang untuk direlokasi agar tidak jauh dari kawasan tempat tinggal mereka di Petobo.
Sementata itu, lahan seluas sekitar 800 hektar pemberian Pemkab Sigi ke Pemkot Palu, ternyata bermasalah.
Dari Petobo, rombongan melanjutkan perjalanan ke lokasi hunian tetap (huntap) di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang jumlahnya sekitar 927 unit.
Di Sigi, rombongan menyempatkan diri meninjau lokasi banjir dan longsor yang menerjang bantaran sungai di Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava.
Di lokasi ini, rombongan mendapat penjelasan dari Bupati Sigi, Moh Irwan Lapata dan meminta DPRD Provinsi untuk memperhatikannya.
Terakhir, pansus mengunjungi pembangunan huntap di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang jumlahnya tidak kurang dari 210 unit dan hampir rampung.
Ketua Pansus Pengawasan Bencana Padagimo, Budi Luhur Larengi, mengatakan, pihaknya akan melanjutkan kunjungan ke Donggala dan Parigi, sehingga memperoleh data yang menyeluruh, sebelum mengambil sikap untuk sama-sama memperjuangkan hak-hak korban bencana.
“Kasian mereka ini sudah kehilangan jiwa keluarganya dan harta benda. Jangan sampai mereka kehilangan harapan dan ketenangan lagi,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Yang jelas, kata Budi, negara harus mengambil alih dan turun tangan dalam menyelesaikan masalah kebencanaan tersebut. (RIFAY)
