JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun Anggaran 2021.
Hal ini diselenggarakan dalam rangka langkah-langkah percepatan penyelenggaraan program Bangga Kencana yang harus segera dimulai sejak dini. Terutama untuk tindaklanjut berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini.
Dikesempatan itu, Kepala BKKBN Dr. HC dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG menyampaikan, isu yang berkembang pada saat ini di masyarakat, dengan kondisi pandemi covid-19, justru meningkatkan angka kehamilan di kalangan pasangan usia subur. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah.
Kata dia, dalam mencapai tujuan yang dimaksud, BKKBN memerlukan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan/stakeholder dan mitra kerja lainnya.
Adapun peserta Rakornis ini terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat maupun provinsi serta ASN BKKBN Pusat dan Provinsi, TNI, IBI Pusat dan Provinsi, TP PKK Pusat dan Provinsi.
Menurut Hasto, kerjasama dan kemitraan (collaboration and partnership) menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan, termasuk program Bangga Kencana. Karena pada hakekatnya proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah dan Non Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada.
“Oleh karena itu, sejak dirintisnya BKKBN pada tahun 1957, telah terjalin kerjasama dan kemitraan yang kuat dan intens dengan mitra kerja dalam pelaksanaan pengaturan kehamilan atau menjarangkan kehamilan, serta memberi nasihat perkawinan yang bermuara pada pengendalian penduduk di Indonesia,” ucapnya.
Hasto menyampaikan, atas kemitraan selama ini, BKKBN sangat berterima kasih pada bapak/ibu dari TNI, PKK serta IBI atas dukungan, komitmen serta kerjasama yang kuat dalam memberikan pengetahuan, kesadaran dan aksesibilitas pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat.
“BKKBN akan melaksanakan hajatan besar yakni Pendataan Keluarga (PK). Pelaksanaan PK ini dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia secara serentak pada bulan April 2021, dalam upaya mendapatkan data dan informasi tentang keluarga Indonesia baik dari segi kuantitas keluarga maupun kualitas kehidupan keluarga Indonesia. Pendataan Keluarga ini akan melibatkan banyak kader dilapangan, dan tentunya sekali lagi bapak ibu yang telah hadir dalam pertemuan Rakornis ini merupakan garda terdepan dari mitra kerja BKKBN”, tambah Hasto.
Dia menjelaskan, Pendataan Keluarga merupakan hal yang berbeda dari Sensus Penduduk (SP) yang baru saja dilaksanakan oleh BPS. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam Pendataan Keluarga akan menghasilkan data dan informasi tentang keluarga Indonesia serta menjadi dasar terwujudnya One and single data keluarga Indonesia, yang dapat dimanfaatkan sebagai perencanaan kinerja, referensi untuk strategi kegiatan yang akan dilaksanakan, serta evaluasi kinerja dalam upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, serta untuk program-program kerja terkait lainnya. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, BKKBN telah menjalin kemitraan yang berkualitas, kondusif dan berkesinambungan dengan mitra-mitra kerja TNI, IBI, PKK, sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas semua dukungannya.
Menurut data hasil Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Sehingga total penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil SP 2010, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dalam dekade terakhir sebesar 1,25 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), LPP telah berhasil diperlambat bila dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang mencapai 1,49 persen per tahun.
Dokter Hasto juga berharap, melalui kerjasama ini segala tantangan yang dihadapi BKKBN diantaranya. Pertama, terjadinya peningkatan putus pakai penggunaan kontrasepsi bagi PUS. Dua, meningkatnya angka Unmet-Need di masa Pandemi Covid-19. Tiga, terhentinya sebagian besar kegiatan pengasuhan orang tua di kelompok kegiatan. Empat, tidak maksimalnya pemberian pelayanan terpadu program Bangga Kencana dengan sector pembangunan lainnya, dapat di tekan menjadi seminimal mungkin bahkan kalau memungkinkan tidak terjadi lagi, tutup dokter Hasto. **
Editor : Yamin
