PALU-Ciptakan tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabilitas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkumham Sulteng), Hermansyah Siregar lakukan audiensi dan sharing session perdana bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sulawesi Tengah, Senin (18/12).
Didampingi para Kepala Divisi, Hermansyah disambut langsung oleh Kepala BPK RI Sulteng, Binsar Karyanto beserta jajarannya di ruangan kerjanya.
Kunjungan tersebut pun bukan hanya sebagai ajang mempererat tali silaturahmi, namun bertujuan untuk mengoptimalkan dan mewujudkan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan khususnya pengawasan keuangan lebih baik dan efisien.
“Ini menjadi momentum kami guna menguatkan silaturahmi dan sinergitas. Tentu kita berharap agar kunjungan ini dapat menghasilkan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan lebih baik dan efisien, memiliki transparansi dan akuntabilitas baik,” jelas Hermansyah.
Dirinya pun berterima kasih atas sambutan hangat diberikan. Dia berharap agar momentum tersebut juga memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah.
“Tentunya kita mau pembangunan di daerah ini benar-benar berjalan baik. Kami harap momentum ini adalah langkah awal sejarah baru,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Binsar Karyanto pun menyambut dengan positif maksud audiensi Kemenkumham Sulteng dan berharap melalui koordinasi baik ini menjadi pondasi penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara. Selain itu, saling berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan demi terwujudnya pemerintahan lebih transparan dan akuntabel di tingkat regional.
“Kita akan terus saling mendukung dalam membangun daerah ini. Semoga saja ini menjadi pondasi penting dalam menguatnya tugas dan fungsi bersama. Kita harus pastikan pemerintah lebih transparan dan akuntabel di daerah ini,” pungkasnya.
Audiensi antara Kemenkumham Sulteng dan BPK R.I Perwakilan Sulawesi Tengah ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat kerja sama antar instansi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola keuangan lebih baik dan transparan di wilayah Sulawesi Tengah.(**/IKRAM)
