PARIMO – Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Zalzulmida A Djanggola melaksanakan kegiatan reses di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Di kesempatan reses masa persidangan kedua tahun ketiga Tahun 2022 kali ini, istri mantan Gubernur Sulteng itu menampung aspirasi masyarakat di empat titik, tepatnya di Desa Moutong Timur dan Gio Timur, Kecamatan Moutong serta dua titik lainnya di Desa Kotanagaya dan Desa Siendeng, Kecamatan Kecamatan Bolano Lambunu.
Dari sejumlah aspirasi yang mengemuka di dua kecamatan tersebut, yang dinilai sangat membutuhkan perhatian dan penanganan serius adalah normaliasi sungai yang ada di di Kecamatan Moutong dan di Kecamatan Bolano Lambunu serta pengaspalan jalan desa di dua kecamatan tersebut.
Usulan mengenai normalisasi sungai dan pengaspalan jalan desa itu dikemukakan oleh camat di dua kecamatan tersebut.
“Normalisasi sungai yang selama ini dikeluhkan masyarakat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama dari wakil rakyat. Karena ketika musim hujan, air sering meluap di kawasan ini mengancam pemukiman masyarakat yang berada di sekitar sungai tersebut,” ujar salah satu camat.
Bukan hanya itu, masyarakat juga meminta perhatian mengenai aspal jalan yang ada di desa mereka yang berlubang. Kondisi jalan desa yang menjadi jalur utama masyarakat di dua kecamatan tersebut sudah sangat parah, bahkan sudah memakan korban karena seringnya terjadi kecelakaan.
“Yang kami minta ruas jalan di dalam desa kami diperbaiki Bu. Sudah banyak kecelakaan yang terjadi akibat kondisi jalan ini,” kata salah seorang kepala desa.
Jalan desa yang terhubung dengan jalan kantong produksi sangat penting di kawasan ini, karena berfungsi untuk mengangkut hasil hasil pertanian.
Dalam kegiatan reses ini, juga ada beberapa permintaan lainnya, termasuk bantuan untuk PKK, pengajian dan perbaikan tempat ibadah.
Menyikapi usulan-usulan tersebut, Waket II DPRD Sulteng, Zalzulmida A. Djanggola menyampaikan bahwa pihaknya sangat memahami dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh warga yang berdampak luapan sungai.
Ia akan berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, mengingat kewenangan untuk menanganinya bukan hanya di provinsi, melainkan ada di kabupaten dan juga pusat.
“Insya Allah kita cari jalan keluarnya, sehingga apa yang menjadi keprihatinan kita bersama dapat segera teratasi,” kata Politisi Partai Gerindra itu. ***
