AMPANA- Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan sikap tidak menerima dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat Tojo Una-Una, khususnya masyarakat nelayan atas aksi unjuk rasa, menolak rencana survei seismik 2 Dimensi (2D) di perairan Touna, di Kantor DPRD, Selasa (23/12).
Dalam pernyataan sikap, Koordinator Aliansi Nelayan, Andrian mengatakan, tindakan pemda dan DPRD, dinilai sebagai bentuk ketidakberpihakan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat.
“Kami mengecam adanya tuduhan kepada Kami, bahwa kami bukan nelayan berasal dari masyarakat Tojo una una. Tuduhan tersebut bentuk dari memfitnah kami sebagai nelayan selama ini memberikan kontribusi besar kepada daerah berasal dari hasil aktivitas kami sebagai nelayan bertempat tinggal di kabupaten Tojo una una,” kata Andrian, Kamis (25/12).
Andrian, mengatakan, pihaknya menolak dan kecewa terhadap pemerintah atas laporan sekretaris dewan terhadap nelayan. Kerusakan fasilitas di DPRD adalah spontanitas, akibat statement dari ketua DPRD menolak aksi tersebut.
“Dan itu melukai hati kami sebagai rakyat,” tegasnya.
Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Nelayan Tojo Una-Una (Touna) di Kantor DPRD Touna, Selasa (23/12), menyisakan kerusakan fisik dan korban luka. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Touna, Amin Bustamin, kini tengah melakukan inventarisasi kerusakan fasilitas negara tersebut dan melayangkan laporan resmi ke pihak berwajib.**
