PALU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menjalin kerja sama dengan sejumlah elemen untuk ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif.
Memorandum of Understanding (MoU) juga telah ditandatangani, baik dengan kalangan organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa, pemerintah, hingga perguruan tinggi.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulteng, Nasrun, mengatakan, pengawasan Pemilu tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu.
“Butuh keterlibatan banyak pihak untuk turut serta dalam pengawasan. Inilah yang menjadi tujuan menghadirkan banyak pihak dalam kegiatan ini,” kata Nasrun saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahun 2022, di salah satu hotel, di Kota Palu, Kamis (20/10).
Namun, kata dia, mewujudkan pengawasan yang maksimal tentu tidak cukup dengan kegiatan seremoni ataupun penandatanganan MoU.
“Tapi kita butuh membangun komitmen bersama dalam menjalankan pengawasan untuk meminimalisir potensi pelanggaran pemilu,” tegasnya.
Tak hanya ormas atau perguruan tinggi dan pemerintah, lanjut Nasrun, keterlibatan dunia usaha juga penting dalam pengawasan partisipatif.
“Ini yang mungkin terlewatkan, dunia usaha. Ini penting karena siapa yang bisa menjamin tidak ada PSU gara-gara dunia usaha yang tidak mau meliburkan karyawannya ketika hari pemilihan,” ungkapnya.
Mantan Asisten Ombudsman Perwakilan Sulteng itu menjelaskan, pengawasan partisipatif juga menjadi bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan potensi kerawanan yang nantinya akan dipetakan oleh Bawaslu.
“Mulai hari ini, kami sudah mulai memetakan pontensi kerawanan dalam Pemilu 2024. Tanggal 26 Oktober nanti akan disusun dalam bentuk Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) secara nasional,” katanya.
Terdapat 19 dimensi dan 61 indikator dalam memotret potensi kerawanan tersebut. Nantinya, kata dia, akan dilihat apakah kerawanan di Sulteng masih sama dengan Pemilu sebelumnya atau sudah berubah.
“Karena di Pemilu sebelumnya, Sulteng ini masuk dalam kategori sedang,” pungkasnya.
Pembukaan kegiatan sosialisasi juga dirangkai dengan materi teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dibawakan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng, Halimah. RIFAY
