PARIMO- Buntut ketidakhadiran bupati dan wakil bupati dalam laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2019, membuat seluruh Fraksi Nasdem meninggalkan ruang paripurna yang digelar Jum’at (3/7).
Pemerintah kabupaten hanya mengutus asisten ekonomi dan pembangunan berdasarkan surat tugas yang masuk.
Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, saat ditemui usai meninggalkan ruang sidang, menegaskan selaku pimpinan DPRD bertanggungjawab atas lembaga ini. Ia menilai pihak eksekutif tidak menghargai perwakilan rakyat yang ada saat ini.
Menurutnya, ketidakhadiran bupati minimal dapat mengutus wakil bupati untuk hadir.
“Sebagai kader Nasdem saya konsisten dan harus keluar. Paripurna ini penyampaian rekomendasi kepala daerah jadi tolong saling menghargai,” tegasnya.
Menurutnya lagi, selama ini, partai Nasdem tidak melakukan tindakan walkout dalam paripurna sebelumnya. Namun penghargaan yang diberikan kepada lembaga DPRD tidak sepatutnya seperti ini. Harusnya ada kemitraan yang terbangun dari dua lembaga ini.
Maka itu ia menginginkan, agar pemerintahan bisa berjalan baik, maka harus saling menghargai dalam tataran unsur penyelenggara pemerintah daerah baik Bupati dan DPRD.
“Kepentingan daerah ini sangat penting didengarkan oleh bupati dan wakil bupati, sehingga dalam implementasinya tidak ada laporan. Kan aneh laporan bupati kembali dilaporkan lagi,” keluhnya.
Paripurna yang digelar sempat mendapat masukkan dari beberapa fraksi diantaranya Fraksi Toraranga, Fraksi PKB, Fraksi Hanura dan Nasdem untuk dipending. Sementara menurut Fraksi PDI-Perjuangan ketidakhadiran kepala daerah untuk dipertimbangkan. Namun hanya Fraksi Gerindra dan Fraksi Bintang Indonesia meminta tetap dilanjutkan. (MAWAN)
