Palu — Modus penipuan dengan mencatut nama pejabat publik kembali terjadi di Sulawesi Tengah. Kali ini, nama Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Andi Ruly Djanggola, disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk menjalankan aksi penipuan melalui aplikasi WhatsApp.
Pelaku diduga menggunakan foto profil, nama, serta jabatan Kepala Dinas Cikasda guna meyakinkan calon korban. Dalam percakapan tersebut, pelaku meminta bantuan dana dengan alasan kebutuhan kantor yang mendesak.
Tak hanya itu, pelaku juga menjanjikan uang yang dipinjam akan segera dikembalikan dalam waktu singkat agar korban percaya dan menuruti permintaan tersebut.
“Saya ditanyai salah satu staf kantor yang kenal dengan orang yang mau ditipu, jadi saya bilang kalau saya tidak punya nomor HP selain nomor yang ini dan tidak pernah meminta dan meminjam uang kepada orang yang namanya Irwan seperti di chat. Makanya saya langsung release jika ada yang mengatasnamakan Kadis Cikasda untuk meminta uang atau pinjaman untuk tidak dilayani karena itu penipuan,” ujar Andi Ruly kepada media ini, Jumat malam (22/5).
Menurutnya, kasus tersebut baru diketahuinya pada Jumat sore usai menunaikan salat Ashar.
“Baru saja selesai sholat Ashar dan saya dihubungi staf saya menanyakan apakah saya punya nomor HP yang ekor 315, saya bilang tidak ada nomor lain selain nomor HP yang saya gunakan saat ini,” tambahnya.
Andi Ruly mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap permintaan uang melalui chat WhatsApp maupun telepon, meski menggunakan foto, nama, dan jabatan pejabat tertentu.
Ia memastikan dirinya maupun Dinas Cikasda Provinsi Sulawesi Tengah tidak pernah meminta pinjaman uang kepada siapa pun, baik secara pribadi maupun melalui media komunikasi digital.
Andi Ruly juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk menawarkan proyek, meminta imbalan, ataupun bantuan dana dengan berbagai alasan.
“Jika ada pihak yang menghubungi dan mengaku atas nama saya, apalagi meminta uang atau menjanjikan sesuatu, mohon dilakukan verifikasi terlebih dahulu melalui jalur resmi,” ujarnya.
Masyarakat diminta untuk selalu melakukan konfirmasi langsung kepada instansi terkait guna menghindari kerugian akibat modus penipuan yang semakin marak dan beragam.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan digital kini semakin canggih dengan memanfaatkan identitas pejabat publik untuk membangun kepercayaan dan memperdaya korban. Karena itu, kewaspadaan dan verifikasi menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik penipuan serupa.
