PALU – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas mutu pendidikan di Sulteng, Rabu (24/05).
RDP yang digelar di ruang sidang utama itu menghadirkan bupati, DPRD kabupaten, perguruan tinggi, Dinas Pendidikan, LPMP dan pihak terkait lainnya,
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Dr. Ir. Alimuddin Paada itu, turut dihadiri Ketua Komisi III Sony Tanra dan beberapa Anggota Komisi IV lainnya, seperti Dr. I Nyoman Slamet, Ibrahim A Hafid, Rahmawati, dan Fatimah HI. Moh Amin Lasawedi.
Dalam rapat tersebut, Alimuddin Paada memparkan data bahwa mutu pendidikan di Sulteng sangat rendah, yaitu urutan ke 5 dari bawah atau urutan ke 29 dari 34 provinsi.
“Dengan data ini membuat kami tergerak untuk memperbaiki mutu pendidikan. Diharapkan melalui rapat ini bisa terang benderang apa yang meyebabkan mutu pendidikan kita rendah,” katanya.
Padahal, kata dia, dana pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III, Sony Tanra, menyatakan, mutu pendidikan sangat penting diperhatikan sebagai ukuran majunya sebuah daerah.
“Daerah bisa maju kalau dimulai dengan SDM yang bagus dan bermutu. SDM yang bermutu dilihat dari pendidikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam LKPJ Gubernur Sulteng, tercantum jumlah penduduk Sulteng sebanyak 3.740.900. Jumlah anak tidak sekolah sebanyak 635.590 jiwa atau 20,66%, belum sekolah atau belum tamat SD 12,25%, tamat SD 24,53% dan tamat SMP 14.44%.
“Jika dijumlah yang tidak sekolah, tamat SD dan tamat SMP yaitu sebesar 71,88%. Artinya penduduk Sulteng yang terbanyak yaitu tidak sekolah dan tamat SMP sehingga ini mungkin yang merupakan faktor mutu pendidikan atau SDM kita masih jauh dari harapan,” katanya.
Ia menduga, hal inilah yang menjadikan banyaknya pengangguran karena SDM tidak terserap. Terlebih lagi, karena investasi mensyaratkan harus mempunyai ijazah SMA.
Sehingga, kata dia, hal ini juga berhubungan dengan perputaran uang, di mana Rp1,9 triliun serta tenaga kerja dan logistik 70 persennya bahkan lari ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
“Padah pertumbuhan ekonomi kita terbesar kedua yakni 15 persen, tapi akhirnya pendapatan itu keluar dari Sulteng karena SDM kita tidak terserap,” jelasnya.
Ia berharap, semua permasalahan yang menyangkut mutu pendidikan perlu diketahui bersama. Sepanjang tidak ada data dan political will, maka mutu pendidikan dan IPM Sulteng tetap tidak meningkat.
Sekretaris Komisi IV, I Nyomana Slamet juga menyampaikan, mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh pemeretaan pendidikan. Pemerataan pendidikan, kata dia, tidak boleh hanya di kota-kota saja. */RIFAY
