PALU – Sebuah video testimoni dari mantan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Syaifullah Djafar, yang menjabat selama 10 tahun di era Gubernur Sulteng Longky Djanggola, beredar luas. Dalam video tersebut, Syaifullah Djafar menyebutkan adanya perhatian terhadap pengurusan jalan nasional di Sulteng oleh anggota DPR RI Dapil Sulteng, Ahmad Ali (AA).
Video ini menjadi perbincangan hangat di berbagai WhatsApp Group (WAG) dan kemudian di-screenshoot serta terkonfirmasi oleh anggota DPR RI lainnya dari Dapil Sulteng, H. Muhiddin Said.
Menanggapi testimoni Syaifullah Djafar tersebut, H. Muhiddin Said yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, mempertanyakan klaim tersebut dengan mengatakan, “Sejak kapan anggota DPR RI Dapil Sulteng Ahmad H Ali mengurus jalan nasional?”
Pernyataan Muhiddin Said ini pun menjadi viral di berbagai WAG, terlihat jelas dalam tangkapan layar WhatsApp yang menampilkan nama H. Muhiddin Said beserta foto profilnya yang mengenakan baju Partai Golkar.
Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Sulteng selama enam periode, Muhiddin Said menegaskan bahwa selama 10 tahun terakhir, dirinya lah yang mengurus bidang infrastruktur di Komisi V DPR RI.
“Kapan Ahmad Ali urus jalan. Saya 10 tahun pimpin K 5 yang membidangi infrastruktur dan tanya kepada bupati-bupati minta tolong di mana dan tanya ke Dirjen Bina Marga,” tulis H. Muhiddin Said.
Ayah dari bakal calon Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin itu juga meminta untuk menanyakan langsung ke bupati-bupati di Sulteng. Bahkan ke Dirjen Bina Marga.
‘’Bukan tanya ke Syaifullah,’’ demikian jawab Muhiddin, menanggapi cuplikan video testimoni Syaifullah Djafar.
Mantan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ir. Syaifullah Djafar, memberikan klarifikasi terkait video yang beredar luas. Dalam video tersebut, Syaifullah Djafar menyebutkan adanya perhatian terhadap pengurusan jalan oleh anggota DPR RI Dapil Sulteng, Ahmad Ali (AA).
Syaifullah Djafar menjelaskan, “Perlu diluruskan bahwa dalam video itu, saya berbicara dalam konteks penanganan jalan provinsi di Sulawesi Tengah, bukan jalan nasional atau jalan kabupaten. Penanganan jalan nasional adalah tanggung jawab anggota DPR RI bersama Kementerian PUPR. Jadi, secara otomatis itu menjadi urusan anggota DPR RI, terutama yang duduk di Komisi V.”
Lebih lanjut, Syaifullah menyoroti masalah utama dalam penanganan jalan provinsi di Sulawesi Tengah, yaitu besarnya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Kesenjangan ini, menurutnya, bisa diperkecil dengan dukungan dana khusus dari pemerintah pusat. “Dukungan pusat itu bisa dilakukan melalui dua jalur: jalur teknis dan jalur politis. Untuk jalur teknis, sudah ada rumusan dan formula baku yang menjadi acuan pemerintah pusat. Dukungan politik tergantung pada perhatian dan kepedulian wakil-wakil kita di pusat, di komisi apapun.”
Syaifullah juga menegaskan, “Selama saya menjabat, dan selama Bapak Ahmad Ali menjadi anggota DPR RI, hanya beliau satu-satunya yang melakukan ini melalui jalur politis. Catatan sekali lagi, saya berbicara dalam konteks penanganan jalan provinsi dan bukan jalan nasional atau kabupaten.”
Syaifullah menambahkan bahwa video yang beredar tersebut merupakan penggalan yang tidak utuh, sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
Di tempat terpisah, anggota DPR RI asal Sulteng, Muhidin Said, mengkonfirmasi adanya WhatsApp yang viral saat ini. Melalui pesan singkatnya kepada media pada Selasa (6/8), Muhidin Said mengatakan, “He he he, sudah ada konfirmasi dari Pak Syaifullah.”
Pernyataan ini merujuk pada klarifikasi yang diberikan oleh Syaifullah Djafar terkait konteks sebenarnya dari video yang beredar tersebut.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
