PALU – Forum Umat Islam (FUI) Sulteng menyayangkan sikap pemerintah, utamanya tokoh-tokoh Islam yang tengah menjabat di negeri ini, karena terkesan diam menyaksikan pembantaian kaum muslimin di India.

“Kenapa mereka tidak teriak, minimal kalau bisa menyuarakan soal-soal pelanggaran HAM sebagaimana yang mereka suarakan manakala yang terlibat menjadi pelakunya adalah umat Islam. Ini yang kita sayangkan,” ujar Presidium FUI Sulteng, Ustadz Hartono, kepada Media Alkhairaat, Rabu (11/03).

Kata dia, tidak bisa dipungkiri bahwa kejadian-kejadian, utamanya tragedy kemanusiaan, baik di Palestina, Uighur, Rohingya dan India sendiri adalah bagian dari sentiment terhadap agama, bukan semata-mata peristiwa kemanusiaan.

Yang aneh, kata dia, selama ini, termasuk di Indonesia, kekerasan, ketidakadilan, radikalisme dan sebagainya dituduhkan kepada Islam. Namun di saat Islam di berbagai belahan dunia mengalami kedzaliman yang luar biasa, cenderung dunia termasuk tokoh-tokoh agama di Indonesia justru diam.

“Padahal mereka yang selama ini kita dengar kalau ada perisitiwa yang melibatkan umat Islam, selalu bersuara soal hak asasi manusia, Islam dikesankan anti toleransi dan anti kebhinekaan. Yang kita pertanyakan, ketika umat Islam yang menjadi korban, mana suara-suara itu,” sesalnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari aspek kemanusiaan, Islam selalu menghargai satu jiwa, siapapun dia, muslim atau non muslim.

“Sampai-sampai dikatakan Allah bahwa barangsiapa yang membunuh satu jiwa, seolah-olah membunuh semuanya dan barangsiapa yang menjaga atau merawat satu jiwa seolah-olah merawat jiwa seluruhnya di muka bumi. Makanya sampai Allah melarang orang untuk melakukan hal-hal yang membuat orang lain terjatuh dalam kebinasaan. Itu kaidah besar dalam Islam,” tegasnya.

Belum lagi, kata dia, jika berbicara atas nama iman, di mana mereka yang tertindas di India adalah saudara seiman. Berbicara soal ikatan akidah dan keimanan, lanjut dia, tidak dibatasi oleh batas-batas geografis dan batas-batas negara, karena nilai akidah ini lebih tinggi dari batas negara.

“Tidak usahlah kita berbicara soal agama atau yang lain, minimal ini dilihat sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan, sudah pasti terpanggil dan dalam konteks dasar bernegara kita dan UUD 1945, sudah jelas dinyatakan bahwa penjajahan dan segala bentuknya itu harus dihilangkan. Mana semangat itu yang mengaku Pancasilais dan mengaku membela undang-undang dan sebagainya, di mana mereka. Yang saking Pancasilaisnya mau mengganti Assalamualaikum dengan Salam Pancasila,” tekannya.

Ia menegaskan, apa yang terjadi di India di luar perikemanusiaan. Ia mengimbau kepada umat Islam untuk terus menyuarakan pembelaan. Demikian halnya dengan umat agama lain seperti Hindu yang notabene telah membantai kaum muslimin di India.

“Umat Hindu yang ada di Indonesia, bersuaralah atas peristiwa itu, jangan diam seperti ini yang kesannya seolah-olah ada pembenaran ketika saudara seiman anda melakukan hal seperti itu kepada umat Islam. Kita juga akan melihat situasi dan keadaan ke depan, kita akan minta kepada saudara kita dari agama Hindu untuk memberikan pernyataan minimal ikut mengecam,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris PW Muhammadiyah Sulteng, Amin Parakkasi. Pihaknya mengutuk keras, siapapun pelakunya, tak memandang agama apapun, atas tragedy kemanusiaan itu.

“Dalam konteks ini, Muhammadiyah selalu menyikapi berbagai persoalan termasuk tragedy kemanusiaan ini sebagai sebuah bencana, maka Muhammadiyah focus bagaimana menanggulangi korban-korban yang ditimbulkan, memberikan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan baik pendidikan, kemerdekaan beragama, dan berkaitan dengan harta benda,” tutur salah satu Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulteng itu.

Di FKUB sendiri, lanjut dia, pihaknya juga selalu menyuarakan agar para pemegang kekuasaan tidak melabelkan pelaku ekstrimisme atau terorisme kepada agama tertentu.

“Karena banyak fakta di dunia, banyak peristiwa yang justru umat Islam yang menjadi korban, itu yang kita harapkan agar pemegang kekuasaan membuat langkah-langkah agar kita juga diperlakukan adil. Janganlah Islam terus yang dituduh,” sebutnya.

Pihaknya pun mendorong kepada pemerintah untuk memberikan empati kepada kaum tertindas di India, apalagi Indonesia sendiri adalah mayoritas muslim.

“Di mana peran pemerintah melihat situasi ini, karena salah satu fungsi negara adalah turut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia. Kita ini negara muslim terbesar, maka tunjukkan kepedulian kita, bukan dalam arti memberikan tekanan atau mencampuri pemerintah negara yang bersangkutan, tapi ada hubungan emosional kita sesama umat Islam,” ujarnya.

Dalam kerusuhan di New Delhi di India, tercatat lebih dari 30 orang meninggal dunia serta 200 orang luka-luka.

Semua berawal sejak dua bulan lalu ketika Perdana Menteri Narendra Modi meloloskan Undang-Undang (UU) Anti-Muslim atau UU Amandemen Warga Negara atau “Citizenship Amendment Bill” (CAB).

Tak ayal, UU ini menjadi kontroversi di publik, khususnya warga India. Bahkan, sejumlah aktris Bollywood ramai-ramai menyuarakan protes terhadap UU CAB, yang dianggap anti-Muslim. (RIFAY)