PALU – Menanggapi bencana longsor dan banjir bandang yang melanda Dusun Towi, Desa Tamainusi, Kecamatan Soyo Jaya, pada Jumat (3/1/2025) pukul 17.30 WITA, yang menyebabkan 1 korban jiwa dan 3 orang terluka, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin produksi tambang nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Ditektur Eksekutif WALHI Sulteng Sunardi Katili menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, risiko terjadinya bencana ekologis yang lebih besar, seperti banjir bandang dan kerusakan lingkungan lainnya, akan terus meningkat.
Dusun Towi bukan pertama kali mengalami bencana serupa, dan WALHI mencurigai aktivitas tambang nikel di wilayah hulu sebagai penyebab utama rusaknya kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga.
Menurut WALHI, eksploitasi tambang nikel yang berlangsung terus-menerus telah mengakibatkan kerusakan ekologis. Bencana ini dianggap sebagai salah satu dampak dari program hilirisasi nikel yang digalakkan pemerintah, yang dinilai telah mengorbankan kawasan hutan dan wilayah kelola masyarakat setempat.
“Data menunjukkan bahwa Kecamatan Soyo Jaya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel dengan luas total sekitar 2.070,58 hektar,”katanya.
WALHI menyerukan penghentian sementara kegiatan pertambangan di kawasan tersebut untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memberikan ruang bagi evaluasi yang komprehensif.
Reporter :***/IKRAM
