OLEH: Muh Yusril Mahendra, S.Pd*
Makan Bergizi Gratis atau MBG, menjadi program unggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat hari ini. Yang memiliki tujuan untuk bagaimana menjadi “one solution” guna meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini anak-anak sekolah diseluruh sudut negeri.
Tentu program ini dianggap mampu menjadi pengentas masalah seperti gizi kronis (stunting), anemia atau bahkan gizi buruk untuk menjadi generasi kedepannya berdaya saing, disamping itu MBG diharap mampu juga menjadi pengurangan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam prosesnya tentu penyelenggaran MBG ditiap daerah memiliki satuan kerja yang diatur dalam Keppres No.28 Tahun 2025, memiliki kekuatan struktural yang menjalankan program hingga berjalan dengan sebaik-baiknya dan sampai pada tepat sasaran.
Namun di sisi lain, saya melihat adanya ketimpangan dari program MBG ini. Ada semacam rasa belum sampai pada pencapaian ketulusan/niat dalam bekerja.
Dengan banyaknya dapur MBG yang ada, menandakan kesiapan para pekerja dalam membantu realisasi dari program tersebut, hanya saja dengan adanya isu mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) pada Februari mendatang sebagaimana disampaikan oleh Kepala BGN dirasa cukup terlalu ambisius dalam mengangkat pegawai SPPG.
Mengapa demikian, bahwa saya merasa kita terlalu disibukkan dengan kinerja SPPG melalui program MBG sangat baik padahal di samping itu kita masih memiliki ratusan bahkan ribuan tenaga pendidik yang belum terangkat, yang sejatinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa mereka memiliki peran penting dan sangat vital, tapi nyatanya hari ini apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan.
Tentu ini menjadi ketimpangan dalam memberikan reward kepada mereka-mereka yang betul-betul sampai pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menciptakan generasi yang unggul.
Dari ujung papua, terkadang kita melihat para guru yang rela menempuh perjalanan panjang, jalur yang menjadi tantangan mengajar, upah yang belum sesuai dengan apa yang diberikan, lantas hari ini apa yang mereka kerjakan diapresiasipun nihil.
Belum lagi yang tak tereskpos dengan media. Tapi kemudian mereka juga tidak pernah berteriak, mengemis dan meminta.
Kiranya kebijakan ini menurut saya perlu dievaluasi dan pemerintah perlu membuat kebijakan yang memberikan kebermanfaatan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh putra putri bangsa dalam mencerdaskan dan mengharumkan nama daerah bahkan negara.
Melalui tulisan ini saya berharap menjadi evaluasi bagi kita semua, untuk menempatkan diri dalam membuat kebijakan yang mesti sesuai dengan asas kebermanfaatan dan penerimanya.
*Tokoh Pemuda Banawa, Kabupaten Donggala
