Menuju Liga TopSkor Nasional, SSB Garuda Kabonena U-17 Galang Dana di DPRD Palu

oleh -
Habil, salah satu pemain SSB Garuda Kabonena memperlihatkan catatan hasil penggalangan di anggota DPRD Kota Palu. (FOTO : media.alkhairaat,id/Yamin)

PALU – Manajemen dan sejumlah pemain SSB Garuda Kabonena U-17 menyambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Selasa (21/06).

Kedatangan Runner Up Liga TopSkor Seri Sulteng itu disambut baik oleh anggota DPRD yang saat itu sedang melakukan Rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di Ruang Sidang Utama DPRD.

Dikesempatan itu, anak-anak dari tim yang berjuluk puenjidi muda itu menyedorkan proposal kepada para anggota DPRD, untuk mendukung biaya operasional merekak ke Jakarta menjalani laga nasional pekan depan.

Dari sodoran proposal itu, anak-anak Garuda Kabonena berhasil mengumpulkan sekitar Rp16 juta lebih.

Salahsatu pengurus SSB Garuda Kabonena, Rahmat mengaku, pasca ditetapkan sebagai salah satu tim yang lolos ke tingkat nasional. Pihaknya telah berupaya menggalang atau mencari dana dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Namun hingga saat ini tidak berhasil.

Kata dia, dana yang terkumpul, baru hasil penggalangan dari warga yang memiliki kepedulian dengan sepak bola.

“Sudah ada beberapa yang terkumpul dari warga, hari ini kami meminta support DPRD Kota Palu, dan Alhamdulillah meski belum cukup, tetapi kami sudah bersyukur  dana yang ada sudah bisa meringankan beban kami untuk ke Jakarta membawa nama Sulteng,” aku Rahmat.

Skuad SSB Garuda Kabonena U-17 yang siap menjalani laga Liga TopSkor Nasional 2022.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Nanang menilai sangat ironis jika pemerintah tidak mensupport anak-anak yang memeiliki bakat namun tidak mendapat dukungan finansial dari pemerintah.

Harusnya kata Nanang, di cabang olahraga apapun, jika ada atlet muda ingin membawa nama daerah harusnya pemerintah memiliki kepekaan untuk membantunya.

“Ini anak-anak kita tidak bisa diakomodir pemerintah. Bayangkan anak kita sendiri tapi tidak bisa kita urus, ini namanya zolim,” tegas Nanang.

Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Moh. Rizal juga mengaku perihatin bahkan heran. Karena menurutnya, jika tidak ada dari APBD untuk membiayai hal tersebut, seharusnya pemerintah bisa menyiapkan anggaran yang bersumber dari pihak swasta.

“Kenapa yang begini jadi masalah ? Saya bukan anti tugu atau taman. Tapi kenapa hal itu yang menjadi perhatian serius, tetapi kita tidak memperhatikan pendidikan mental, bakat dan kreatifitas bagi generasi kit. Anak-anak kita yang memiliki bakat dan talenta ini ingin membawa nama daerah ke tingkat nasional. Witan Sulaeman itu secara genetika adalah orang NTB tetapi dia tinggal di Kota Palu dan nama Palu terangkat dengan itu. Nah, kenapa itu tidak dijadikan pelajaran buat kita semua bahwasanya saatnya Kota Palu ini orbitkan generasi berikutnya,” cetusnya.

Bahkan Rizal meminta kepada pemerintah Kota Palu untuk memporsikan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau dana tanggungjawab sosial dari perusahaan untuk mensupport olahraga. Karena menurutnya Peraturan daerah (Perda) CSR sudah ada di Kota Palu. (YAMIN)