PALU – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 28,2 persen di tahun 2022, angka ini menurun 1,5 persen dari tahun sebelumnya. Namun, capaian tersebut masih di atas dari rata-rata nasional sebesar 21,6 persen.
Sementara itu, untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Sulteng masih relatif tinggi yakni di angka 3,02 persen, masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 2,04 persen. Target Presiden di tahun 2024 yakni turun diangka 0 persen, sehingga dibutuhkan kan kerja keras dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Target Bapak Presiden di tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia nol, ini juga perlu upaya yang lebih keras dari Pemprov Sulawesi Tengah,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dalam roadshow Senin (27/3).
Selanjutnya, Menko PMK menjelaskan bahwa roadshow ini dilaksanakan secara maraton dengan pihak-pihak terkait guna memastikan, semua kebijakan dan arahan dari presiden betul-betul dilaksanakan mulai dari tingkat paling bawah yakni di tingkat desa.
“Di desa, tentu saja melibatkan aparat desa dan juga tenaga relawan, tenaga pendamping yang ada di desa,” ujar Muhadjir Effendy.
Untuk itu, Menko PMK berharap melalui roadshow ini penanganan di lapangan betul-betul terkonvergensikan dan juga terintegrasikan, sehingga penanganannya lebih tepat sasaran, lebih akurat, lebih efisien dalam menggunakan seluruh sumber daya yang ada.
Berdasarkan survei SSGI Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi dengan angka mencapai 36,8 persen serta Kabupaten Banggai Laut menjadi daerah dengan tingkat tingkat prevalensi stunting terendah yakni ; 20 persen.
Sementara daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu ; Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 6,39 persen. sedangkan Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan kemiskinan ekstrem terendah yaitu 1,34 persen.
Lebih lanjut, Menko PMK melihat masih kurang optimalnya penggunaan Dana Desa dalam upaya penanganan Stunting dan penurunan Kemiskinan Ekstrem, dari 1,51 Triliun, alokasi Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Tengah baru 175,4 Miliar atau 11,58 persen yang tersalurkan. Sementara, untuk BLT yang tersalur ke rekening Desa baru sebesar 16,2 Miliar atau 4,32 persen dari target 25 persen Dana Desa.
“Sulawesi Tengah harus bekerja lebih keras dibanding provinsi lain dalam percepatan penurunan stunting untuk mengejar target nasional tahun 2024 mencapai 14 persen,” pungkasnya
Sementara Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir mengikuti Roadshow “Percepatan secara daring mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan mendorong Kabupaten dan Kota serta turut berpartisipasi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita lebih serius dalam penanganan masalah ini,” ujar Wagub Sulteng Ma’mun Amir.
Turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Christina Shandra Tobondo, Kadis Kesehatan dr. I Komang Adi Sudjendra, Kadis P3A Zubair, Kadis P2KB Tuty Zarfiana, Kadis Sosial Sitti Hasbiah Zaenong, Kepala BKKBN Tenny C. Soriton
Reporter: Irma
Editor: Nanang
