Oleh : Khusnudin Tri Subhi, S.Tr. Stat
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan Provinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi, untuk mengukur pencapaian pembangunan demokrasi baik di tingkat daerah maupun pusat bukan merupakan sesuatu yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang tepat dan akurat. Dalam memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka dibentuklah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejak tahun 2009.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka IDI Sulawesi Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,85 dari yang tahun sebelumnya sebesar 77,27. Secara regional, peringkat IDI 2020 Provinsi Sulawesi Tengah di Pulau Sulawesi turun peringkat dari 2 menjadi 3, setelah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun demikian secara nasional meningkat peringkat dari 16 menjadi 13 nilai Angka IDI Provinsi Sulawesi Tengah 2020 masih tetap berada pada kategori sedang. Penurunan IDI Provinsi Sulawesi Tengah perlu mendapat perhatian serius karena hal itu mengindikasikan proses transisi demokrasi di Sulawesi Tengah sedikit mengalami langkah mundur.
Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam. IDI Sulawesi Tengah merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai ketiga aspek penyusunnya, yakni Aspek Kebebasan Sipil sebesar 97,93 (baik), Aspek Hak-hak Politik sebesar 54,46 (buruk) dan Aspek Lembaga Demokrasi sebesar 82,04 (baik) pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik mengalami kenaikan yakni masing-masing sebesar 96,19 dan 53,21 pada tahun 2019.
Dari 11 Variabel IDI, terdapat beberapa indikator variabel yang mengalami penurunan. Indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat menurun sebesar 12,50 dari 62,50 menjadi 50,00. Selanjutnya indikator Perda yang merupakan inisiatif DPRD menurun dari 57,14 menjadi 0,00. Persentase perempuan pengurus partai politik menurun sebesar 6,57 dari 100,00 menjadi 94,43. Indikator Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN menurun dari 89,47 menjadi hanya 28,95. Indikator terakhir yang mengalami penurunan adalah upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah yang mengalami penurunan sebesar 25,00 dari 100,00 menjadi 75,00.
Penurunan aspek Lembaga Demokrasi disebabkan menurunnya peranan fungsi parlemen/ DPRD dan kinerja birokrasi pemerintah daerah. Variabel ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat merupakan satu satunya variabel yang berkategori buruk pada aspek (I) kebebasan sipil.
Dari 11 indikator dalam Aspek (III) Lembaga Demokrasi, indikator alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan satu-satunya indikator yang menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun 2019, yakni dari 87,63 menjadi 99,98. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menggambarkan kepedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah daerah naik sedikit dari tahun sebelumnya. Indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan merupakan satu-satunya indikator yang menunjukkan perbaikan kinerja dibanding 2019, namun demikian indikator ini masih termasuk indikator dengan kategori buruk.
Pemerintah baik pusat maupun daerah berkomitmen kuat merawat demokrasi, demokrasi yang menyelamatkan negara dan Indonesia yang plural. Itulah komitmen pemerintah walau pun berat tetap diusahakan. Apalagi pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan baik di daerah termasuk Provinsi Sulawesi Tengah bahkan di dunia.
Untuk meningkatkan nilai IDI di Provinsi Sulawesi Tengah, di samping komitmen pemerintah, masyarakat perlu membiasakan saling menerima dalam perbedaan pendapat. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan peran serta masyarakat sipil dalam membiasakan adanya perbedaan pendapat dan saling menerima. Perilaku saling menghormati pendapat orang lain dan sikap tenggang rasa akan menjadi perekat dalam masyarakat. Dengan tenggang rasa maka masyarakat dapat berlaku baik kepada orang lain meskipun banyak memiliki perbedaan.
IDI hanyalah salah satu tolak ukur yang menggambarkan fluktuasi pergerakan aspek-aspek penting dalam kehidupan berdemokrasi. Interpretasi nilai IDI Sulawesi tengah perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi bukan parsial. Upaya menjamin kehidupan berdemokrasi yang lebih baik harus selalu diupayakan bersama bagi semua pihak. Oleh karena itu, perkembangan IDI Sulawesi Tengah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk Sulawesi Tengah yang lebih baik.
***Penulis adalah Fungsional Statistisi BPS Kabupaten Sigi
