PALU – Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah Muhammad Safri meminta Kementerian Dalam Negeri bersikap tegas dalam menyikapi rencana mutasi besar-besaran, yang akan dilakukan sejumlah kepala daerah di Sulawesi Tengah.
Menurut Safri, sejumlah kepala daerah di Sulteng tidak mengindahkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait larangan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020.
“Mendagri harus serius dan bertindak tegas menyikapi rencana mutasi besar-besaran tersebut. Jangan sampai surat edaran yang diterbitkan hanya gertak sambal,” tegasnya melalui rilisnya, Senin (18/01).
Mantan aktivis PMII ini juga mengingatkan Gubernur Sulteng Longki Djanggola sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk mengamankan kebijakan Mendagri tersebut.
“Saya juga mengingatkan Gubernur Sulteng sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat agar dapat mengamankan kebijakan Mendagri tersebut. Jangan sampai publik khususnya teman-teman ASN kehilangan kepercayaan kepada pemerintah,” ujarnya.
Safri yang merupakan Wakil Ketua DPRD Morowali Utara ini juga menyoroti peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang terkesan menanggapi sepele soal mutasi jabatan di tubuh pemerintahan daerah.
“Ada beberapa rekomendasi KASN yang tidak di tindaklanjuti oleh kepala daerah, mereka menutup mata dengan rekomendasi KASN tersebut dengan dalih hak prerogatif Bupati,” ungkapnya.
Rep: Harits
Ed: Nanang
