Oleh: Mohamad Rivani, S.IP, M.M

Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan perdebatan panjang dikalangan politisi, akademisi bahkan khalayak ramai di negeri ini. Perdebatan tersebut berisi pro dan kontra atas kebijakan pemerintah yang sedikit kontroversial ditengah merebaknya covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebuah hal yang lumrah di era Demokrasi dan keterbukaan yang menjadi ciri khas sebuah masyarakat modern dan dinamis.

Ada hal yang menarik dari rencana panjang pemerintah untuk memindahkan Ibukota Negara yang sebelumnya di Jakarta ke Kalimantan Timur, yaitu terbentuknya suatu tatanan dan peradaban baru masyarakat di Indonesia. Selama ini pembangunan lebih banyak dititik beratkan dikawasan barat utamanya pulau Jawa, sehingga menimbulkan ketimpangan yang jauh antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini dapat dilihat secara makro dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

BPS RI mencatat, pada triwulan ketiga tahun 2021 secara spasial pulau Jawa masih memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu sebesar 57,55 persen, disusul Pulau Sumatera sebesar 21,95 persen, kemudian Pulau Kalimantan sebesar 8,32 persen, selanjutnya Pulau Sulawesi sebesar 6, 98 persen, lalu Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,75 persen, dan terakhir Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen. Jika mencermati angka tersebut, terlihat bahwa sebaran perekonomian kita tidak merata, karena terpusat di pulau Jawa sehingga menimbulkan jawa sentris, yang kalau dibiarkan akan menjadi bumerang bagi bangsa ini dimasa yang akan datang.

Paling tidak terdapat beberapa alasan selain alasan ekonomi yang mendasari pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yaitu; pertama, untuk pemerataan penduduk, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 56,9 persen atau setara dengan 150,18 juta jiwa penduduk indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa, padahal luas wilayahnya hanya 126.700 Km2 , yang berarti tingkat kepadatan kepadatan penduduknya sebesar 1.183 orang/Km. Bandingkan dengan pulau Kalimantan yang berpenduduk 16,23 juta jiwa dengan luas wilayah 743.330 Km2  , dengan kepadatan penduduk/Km hanya 21 orang/Km, dari sini kita bisa melihat bahwa dari sisi penduduk yang masih sangat jauh.

Alasan kedua, pemindahan Ibukota Negara adalah karena krisis ketersediaan air dipulau jawa utamanya DKI Jakarta dan Jawa Timur, hal ini disebabkan oleh konversi lahan yang begitu cepat di pulau Jawa dibanding gugus pulau yang lain di Indonesia. Alasan ketiga, pertumbuhan Urbanisasi yang sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kepadatan penduduk di Jakarta yang pada tahun 2017 menjadi kota terpadat ke 9 di dunia versi WEF. Alasan keempat, tingginya jumlah penduduk yang diikuti dengan jumlah pergerakan ulang-alik penduduk yang besar sehingga berdampak pada tingkat kemacetan yang tinggi di Ibukota.

Alasan kelima, menurunnya daya dukung lingkungan Jakarta, hal ini bisa didekati dengan fakta bahwa, Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan (idealnya kota besar minimum 50 tahunan). Di samping itu, wilayah Jakarta juga terancam oleh aktivitas Gunung Api (Krakatau, G.Gede), potensi gempa bumi-tsunami Megathrust Selatan, Jawa Barat dan Selat Sunda dan gempa darat Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri serta  terjadinya penurunan tanah di wilayah Jakarta yang mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007-2017.

Lantas seperti apakah wujud Ibukota Negara yang Ideal yang menjadi harapan Pemerintah di Kalimantan Timur yang bernama Nusantara? Paling tidak IKN tersebut dapat menonjolkkan tiga ciri utama, yaitu; pertama, sebagai kota paling berkelanjutan di dunia yang memenuhi aspek aman dan terjangkau, kemudian desain sesuai kondisi alam, selanjutnya terhubung, lalu aktif dan mudah diakses, kemudian sirkuler dan tangguh, serta rendah emisi gas karbon. Kedua, IKN sebagai simbol identitas bangsa indonesia yang menganut falsafah Bhineka Tunggal Ika sebagaimana keragaman budaya bangsa Indonesia. Ketiga, IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia dimasa depan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mendapatkan kenyamanan dan efisiensi serta mampu menciptakan peluang ekonomi yang kuat untuk semua.

Berbicara tentang perpindahan IKN juga tidak terlepas dari benefit ekonomi yang akan didapat oleh bangsa ini, karena perpindahan IKN diharapkan akan membuat pemerataan ekonomi di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Adapun keuntungan ekonomi sebagai impact dari perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur yaitu; pemindahan IKN akan mendorong Ekonomi Melalu investasi Infrastruktur, mendorong Perdagangan Antar Wilayah di Indonesia khususnya daerah penyangga IKN, mendorong output sektor lain, mendorong penciptaan kesempatan kerja, mendorong percepatan sektor non tradisional, mendorong diversifikasi ekonomi di Kalimantan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas di Indonesia.

Jika pemindahan IKN berjalan sesuai dengan skenario yang diharapkan oleh pemerintah, maka secara langsung akan menciptakan sebuah peradaban baru bagi perekembangan dan keberlangsungan perjalanan panjang bangsa ini, kita akan memastikan bahwa anak cucu kita bisa menikmati hasil rancangan dan desain IKN baru yang memberikan warna lain yang lebih bercorak dan dinamis dari sebelumnya.

Kita berharap agar proyek pemindahan IKN berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, yang mengharapkan hal ini semenjak di Proklamirkannya kemerdekaan bangsa ini oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama yaitu Soekarno-Hatta, Semoga….

***Penulis adalah Pegawai BPS Kota Palu/Pemerhati Masalah Sosial dan Ekonomi Sulawesi Tengah.