PALU – Anggaran pemulihan pascabencana di empat kabupaten/kota di Sulteng, ditaksir melonjak, mencapai Rp40 triliun. Padahal sebelumnya, sesuai hasil kompilasi data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp359 triliun untuk pemulihan kembali kondisi di tiap kabupaten/kota yang terdampak bencana alam, 28 September 2018 lalu.
Angka tersebut mencuat pada kegiatan Dialog Public Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yang difasilitasi Bappeda Sulteng, di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (22/01).
Naiknya angka itu, setelah masing-masing kabupaten/kota terdampak diberi kesempatan memaparkan skema pemulihan di masing-masing, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.
Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, meminta perhatian wali kota dan para bupati supaya proaktif melaporkan tiap kali perubahan data kepadanya. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana pemulihan.
Gubernur Longki juga mengaku sudah mengajukan permohonan dana stimulan yang terdiri dari dana perbaikan rumah-rumah warga yang rusak ringan, sedang, berat, beserta dana santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp2,6 triliun.
Permohonan itu ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, lewat surat resmi Nomor: 466.1/018/BPBD tanggal 11 Januari 2019.
“Kalau kita mau cepat tolong tangani secara serius,” tegasnya.
Gubernur berharap, kesempatan dialog dijadikan sarana sumbang saran untuk memastikan tercapainya pemulihan pascabencana.
Terkait itu, Bupati Sigi, Moh Irwan Lapata mengaku telah mengajukan sejumlah proposal, baik kepada kementerian/lembaga, Pemda dan NGO yang berafiliasi dengan organisasi kemanusiaan dunia.
“Dalam artian kami menyampaikan saja, diterima atau tidak itu urusan kedua,” ungkapnya.
Lewat inisiatif itu, Irwan mengaku bersyukur bahwa ada pihak luar yang ikhlas merespon pemulihan Sigi, seperti Pemprov Sulteng yang akan merealisasikan pembangunan 100 unit rumah bagi warga yang direlokasi.
Sementara Pemkot Palu yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kota, Moh. Arfan menyampaikan, salah satu skema pemulihan yang ditempuh terkait sektor ekonomi, yakni dengan merelokasi para pedagang di sekitar Pantai Talise ke Lapangan Vatulemo.
“Untuk rencana jangka panjang sendiri, para korban bencana akan direlokasi ke areal hutan kota,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Donggala, Kasman Lassa sempat menyampaikan niatnya untuk menjadikan kapal Sabuk Nusantara yang terdampar ke daratan, pasca diseret tsunami, sebagai monumen.
“Saya sampaikan ke Pak Presiden, tapi Beliau hanya senyum. Bila saja disetujui, saya berencana mempercantik lokasi di sekitar kapal untuk dijadikan destinasi wisata sejarah,” terangnya.
Turut hadir pada dialog tersebut, Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Ngai, Kepala Satgas Pemulihan Infrastruktur, perwakilan Bappenas, beserta para pejabat OPD teknis, LSM/NGO, akademisi, dan perwakilan masyarakat yang terdampak bencana.
Sekaitan dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), meminta pemerintah daerah terdampak bencana untuk merevisi data nilai total kerugian dan kerusakan akibat bencana.
“Harus diverifikasi dan divalidasi lagi karena data kerugian dan kerusakan antara Pemprov Sulteng dan kabupaten/kota terdampak bencana berbeda,” kata Perencana Madya Kedeputian Pengembangan Regional, Bappenas Suprayoga Hadi.
Syaratnya, kata dia, harus adaPeraturan Gubenur (pergub), Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang berisi data kerugian akibat bencana. Itulah yang akan menjadi dasar bagi BNPB mencairkan dana stimulan yang diambil dari APBN. (YAMIN)
