Donggala – Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang merupakan salah satu program nasional di Era Presiden Joko Widodo dan H. Ma’ruf Amin, dan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu tempat pilot proyek Nasional, tepatnya di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, saat ini tidak berjalan atau mangkrak.
Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Talaga diresmikan 03 Oktober 2023 oleh wakil presiden H. Ma’ruf Amin. KPN ini sebagai program strategis dalam ketahanan pangan nasional, dan program tersebut juga seiring dengan visi Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Abtar Abd. Fatah selaku pemuda Dampelas menyebut bahwa, KPN Talaga dengan luas 1.123 Hektar memiliki status Areal Penggunaan Lain (APL). Dari luas lahan tersebut, lokasi program saat ini hanya ditanami tanaman holtikultura tanpa kejelasan terkait siapa pemilik dan kelanjutan programnya.
“Masyarakat setempat bertanya-tanya atas kelanjutan program nasional itu. Begitu meriahnya saat peresmian lalu dan masyarakat menyambutnya dengan gembira, karena sudah pasti akan berdampak di wilayah kami, baik itu bantuan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan digunakan. Tapi nyatanya sampai saat ini kelanjutannya belum memberikan kabar baik,” kata Abtar.
Lanjut Abtar menginginkan, di pemerintahan baru saat ini Presiden Prabowo, Gubernur Sulteng dan Bupati Donggala dapat memberikan kejelasan pada masyarakat di Kecamatan Dampelas, agar KPN Talaga terfungsikan sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan harapan terkait lapangan kerja yang dijanjikan.
“Kami masyarakat Dampelas mempertanyakan keberlangsungan KPN yang ada di wilayah Dampelas. Apalagi saat ini kita dipimpin oleh gubernur dan bupati baru. Kita ingin program nasional ini dapat disuarakan kembali ke Presiden Prabowo-Gibran, sehingga lahan itu benar benar menjadi prioritas ketahanan pangan,” harapnya.
Selanjutnya Abtar menekankan bahwa, masyarakat dampelas mendorong agar pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Donggala segera menuntaskan Program KPN.
“Kami mendorong Pemprov Sulteng dan Pemda Donggala untuk segera menuntaskan Program KPN Dampelas, agar tidak menimbulkan pro dan kontra di tingkat masyarakat Dampelas, karena diketahui saat ini belum ada kelembagaan dan model pengelolaan yang pasti terhadap KPN Dampelas itu,” tutupnya.
Reporter: HADY
Editor: NANANG
