PARIMO – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong yang enggan bertemu dengan massa aksi saat berorasi di depan Kantor KPU.
Ketidakmauan KPU untuk berdialog dengan demonstran ini memicu ketegangan yang berujung pada pembakaran ban oleh para pengunjuk rasa.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Fadli Aziz, menyatakan bahwa sikap menutup diri yang ditunjukkan oleh Komisioner KPU sangat disayangkan.
Menurutnya, para demonstran hanya ingin menyampaikan beberapa tuntutan terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang baru saja berlangsung.
“Beginilah jadinya kalau penyelenggara yang hanya menjadi titipan, sehingga menghasilkan Komisioner yang tidak faham soal regulasi,” ujar Fadli dengan nada kesal saat orasi di depan Kantor KPU Parimo, Rabu (04/12).
Selain itu, massa aksi juga mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong untuk menyampaikan keluhan terkait pengawasan pemilu yang mereka nilai tidak efektif.
“Terdapat masalah di Parimo, soal aturan yang dikeluarkan KPU yang secara tiba-tiba dan tidak jelas, maka kami mendatangi Bawaslu untuk meminta kejelasan,” tambah Fadli.
Salah satu masalah yang disoroti oleh demonstran adalah penurunan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
Fadli menyampaikan keprihatinannya karena angka partisipasi pemilih menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Ia menekankan pentingnya memperbaiki sistem pemilu agar masalah serupa tidak terus berlanjut pada Pemilu berikutnya.
Aksi massa yang berlangsung di depan KPU dan Bawaslu ini menggambarkan ketegangan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu.
Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi berharap agar ke depan, dialog yang lebih terbuka dan transparan dapat dilakukan untuk memastikan proses demokrasi yang lebih baik dan partisipatif di Kabupaten Parigi Moutong.
Reporter : Mawan
Editor : Yamin
