PALU – Sejumlah elemen menanggapi rencana aksi yang akan dilakukan di DPRD dan Bawaslu Sulteng, Jumat (17/05) hari ini. Aksi yang akan dilakukan Front Pembela Islam (FPI) tersebut guna menyikapi adanya kriminalisasi yang dilakukan terhadap ulama dan aktivis serta menolak hasil kecurangan Pemilu serta menuntut untuk menangkap penjahat demokrasi.

Terkait itu, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulteng, Alamsyah Palenga, mengatakan, aksi boleh-boleh saja dilakukan karena dibenarkan oleh hukum dalam negara demokrasi ini.

“Yang kita tidak terima itu jika aksi itu memaksakan kehendak. Misalnya jika kehendaknya tidak dipenuhi, maka akan ada ancaman-ancaman, semisal akan melakukan kekacauan, ini yang tidak boleh. Tapi kalau  aksi itu kan sifatnya unjukrasa, jadi silahkan saja,” kata Alamsyah kepada media ini, Kamis (16/05).

Dia menambahkan, jika aksi yang dilakukan adalah terkait hasil Pilpres, maka keliru jika tidak disertai dengan laporan ke Bawaslu atau ke MK.

“Yang pasti, secara mendasar kita harus percaya kepada negara dan perangkat-perangkatnya. Kalau itu terkait penyelenggaraan pemilu ya kita percayakan kepada KPU, Bawaslu dan DKPP. Kalau terkait penegakan hukum kita percaya sepenuhnya kepada Polri. Intinya kalau mau beradab ya lewat jalur hukum,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jika aksi terkait Pilpres, khusus di Sulteng, di mana yang dikatakan curang, sementara hasil rekapitulasi sudah selesai dan semua telah menerima hasilmnya.

“Kami mau dengar dengan aksi besok di Palu, seperti apa. Kalau memang mau aksi terkait kecurangan, sampaikanlah kecurangan di daerahmu sendiri, supaya bisa diketahui ada kecurangan apa di Sulteng ini,” ujarnya.

Dia berharap, aksi dimaksud tidak sampai menimbulkan kerusuhan, mengingat saat ini sedang dalam Bulan Ramadhan.

“Apalagi ada ajaran bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi kalau yang dilakukan sudah bukan sekadar fitnah lagi, tapi sudah namima (menghasut) bahkan mengadu domba. Itu tentu bisa berdosa dan membatalkan puasa,” katanya.

Olehnya, kata dia, selain tidak sampai rusuh, maka diharapkan agar aksi tersebut juga tidak jangan sampai menghasut orang lain, apalagi sampai mencoba membenturkan dengan aparat supaya bertindak represif.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, massa aksi yang mau demo adalah dari FPI.

“Untuk itu, kami juga menyampaikan bahwa kami terbuka kepada FPI kalau misalnya mau silaturahim atau komunikasi. Seperti yang kita lakukan di Bangga saat banjir, kita sama-sama turun. Ini artinya kita bisa sama-sama kenapa kita harus cari-cari perbedaan. Bahwa teman-teman FPI mau demo ingin menyampaikan pendapatnya, ya silahkan hanya kami minta janganlah berlebihan dalam hal ini memaksakan kehendak,” tutupnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palu, Ismail Pangeran.

“Saya selaku Ketua FKUB mengimbau kepada masing-masing kelompok baik dari paslon 01 maupun 02 harus mampu mengendalikan diri dan menahan diri, terutama mengendalikan massanya masing-masing untuk tidak melakukan gerakan apapun sambil kita menunggu apapun keputusan dari penyelenggara Pemilu, itulah yang terbaik,” ujarnya.

Dia juga meminta kepada semua pihak untuk tidak sampai merusak tatanan yang sudah dibangun selama ini.

“Apalagi di Bulan Ramadhan ini kami kira pengendalian diri itulah yang paling utama,” tekannya.

Dia juga mengatakan, demonstrasi adalah hal yang wajar karena itu adalah bagian dari demokrasi.

“Tapi jangan sampai merusak, apalagi sampai chaos dan menimbulkan korban, itu yang mesti dihindari,” katanya.

Kepada semua kelompok, baik ormas keagamaan maupun kepemudaan agar mampu mengendalikan keinginan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan.

“Karena apapun hasil dari Pemilu ini, dia adalah pemimpin Indonesia, bukan pemimpin partai,” pungkasnya. (RIFAY)