PALU – Gelombang konsolidasi mahasiswa kembali menguat di Kota Palu. Aliansi Cipayung Plus Kota Palu turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (27/2), membawa dua isu besar: evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tuntutan reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aliansi ini terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa lintas ideologi, yakni Himpunan Mahasiswa Islam MPO, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Dalam orasinya, Ahmad Rahim selaku Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu menilai tata kelola MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menyoroti lemahnya standar operasional prosedur (SOP), pengelolaan dapur, hingga kualitas bahan makanan yang disebut berpotensi merugikan masyarakat.

Selain aspek teknis, massa aksi juga mempertanyakan transparansi anggaran program MBG. Mereka menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang disebut mencapai Rp350 triliun dan dikaitkan dengan pembiayaan program tersebut. Bagi mereka, kebijakan itu perlu dikaji ulang dari sisi urgensi dan dampaknya terhadap sektor pendidikan.

Isu kesejahteraan guru turut menjadi sorotan. Aliansi menilai perhatian terhadap tenaga pendidik—baik honorer maupun PNS—harus menjadi prioritas, mengingat peran strategis mereka dalam pembangunan sumber daya manusia.

Di sisi lain, mahasiswa juga mengangkat isu reformasi Polri. Mereka mengkritik dugaan tindakan represif aparat serta mendesak evaluasi serius terhadap mekanisme pengawasan internal dan penegakan kode etik. Sejumlah kasus yang dinilai belum tuntas, termasuk dugaan pelanggaran dalam penanganan aksi dan penangkapan aktivis, menjadi bagian dari tuntutan reformasi institusional.

Aliansi juga mempertanyakan keterlibatan aparat dalam pengelolaan SPPG dan MBG, dengan menekankan pentingnya setiap lembaga menjalankan fungsi dan tugas pokoknya secara profesional.

Cipayung Plus menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Konsolidasi lintas organisasi ini disebut sebagai komitmen bersama untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat.