PALU- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Talise menampik tuduhan adanya dugaan oknum anggota LPM inisial RL, IS dan JS terlibat dalam jual beli lahan Laranggarui ke PT Citra Palu Mineral (CPM). LPM juga membantah tuduhan dari ratusan warga aksi unjukrasa dan melakukan penyegelan kantor LPM.

Ketua LPM Talise Tonny Hasbi menyesalkan adanya langkah anarkis dilakukan oleh beberapa orang melakukan penyegelan kantor LPM, tanpa adanya bukti kuat, namun sudah membuat kesimpulan.

“Kalau ada komunikasi, kita dorong bersama tentang dugaan penjualan lahan tersebut, guna mendapatkan hasil maksimal,” kata Hasbi saat konferensi pers dihadiri jajaran pengurus LPM di Kafe Laguna, Kampung Nelayan Kota Palu, Kamis (1/5) malam.

Hasbi mengatakan, dalam AD/ART LPM, pengurus LPM melakukan tindakan dan merugikan nama baik lembaga diberikan sanksi dikeluarkan sebagai pengurus.

“Lembaga LPM harus kita jaga marwahnya, sebab memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat,” katanya.

Olehnya kata Hasbi pihaknya mengambil langkah hukum dengan membuat laporan di Polres Kota Palu terkait adanya pencemaran nama baik oleh terlapor inisial I dan Polda Sulreng terkait penyegelan dan pengrusakan kantor LPM oleh 7 orang.

Hasbi juga menyentil tuduhan-tuduhan tidak berdasar menganggap kinerja lembaganya kurang baik, apa menjadi indikator atas penilaiannya. Padahal pihaknya sudah banyak melakukan pemenuhan pekerjaan infrastruktur pembuatan gapura, jalan-jalan lorong, maupun modal finansial pemberdayaan bagi masyarakat.

Bidang Ekuin LPM Ikhlas mengatakan, proses transaksi jual beli lahan di lakukan oleh PT Citra Palu Mineral (CPM) dan pemilik HGB PT Sinar Putra Murni (SPM), oleh PT SPM memberikan kuasa hukum kepada dirinya dan Ridwan Lamonu.

“Bukan atas nama LPM, tapi atas nama LBH kami. Jadi tudingan tersebut fitnah,” tegasnya.

Bendahara LPM Ervina Sri Astuti menambahkan, adanya publikasi beberapa media yang memberitakan ratusan warga Talise menyegel kantor LPM pada Selasa (28/4), tidak benar adanya.

“Kehadiran ratusan warga di kantor lurah, mengikuti adanya sosialisasi terkait warga penerima lahan zero, para massa aksi unjukrasa tidak sampai sepuluh orang,hanya sekitar 7 orang,” tegasnya.

REPORTER : IKRAM