PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengatakan, untuk adanya loncatan pembangunan di desa, maka Bupati dan Kepala Desa (Kades) harus berani mengambil langkah strategis. Hal ini disampaikan gubernur saat merima perwakila Persatuan Perangkat Desa Sulawesi Tengah, di ruang kerjanya, Jumat (14/1).
Menurut gubernur langkah strategis itu dicontohkan pada program Smart Village. “Program smart village ini merupakan gagasan saya. Dan kalian semua patut berbangga gagasan ini sudah menjadi program nasional atau Program Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 ini. Melalui program Nasional akan dibangun smart village untuk 100 Desa di Provinsi Sulawesi Tengah, dan saat ini sementara dilakukan pemetaan 100 desa tersebut,” ujar gubernur.
Lebih jauh gubernur menyampaikan, kalau seandainya desa mau memprogramkan ‘Smart Village’ agar dianggarkan, karena program ini sudah ada cantolan programnya secara nasional, denga plafon anggaran Rp50 juta per desa.
“Hal ini tergantung dari kepala desanya,” imbuhnya.
Gubernur mengajak membangun daerah dengan melibatkan semua pihak tanpa ada dendam politik. Khususnya kepada bupati, wali kota dan kepala desa.
Lebih Jauh Gubernur menyampaikan bahwa untuk membangun daerah Sulteng perlu ada loncatan pembangunan sehingga dapat mengejar kemajuan daerah lain. Menurutnya, jika melihat Papua, jauh lebih maju dari daerah Sulawesi Tengah, sehingga diperluka terobosan strategis.
“Saya mengharapkan kepada kepala desa agar mengelola potensidDesa dengan baik. Kelola dengan baik Bumdes dan buat Usaha Pertanian Desa, sesuai potensi desa yang ada, Bangun koperasi desa agar masyarakat bisa memanfaatkan modal dari koperasi untuk membangun usaha masyarakat,” ujar Gubernur Sulteng ini.
Pada kesempatan itu Moh. Fikri ketua Persatuan Perangkat Desa mengatakan, ada beberapa hal yang perlu mendapat dukungan Gubernur Sulawesi Tengah terhadap keberadaan Perangkat Desa se Sulteng, yang berjumlah mencapai 20.000 orang. Ia menyampaikan perlu ada regulasi atau imbauan Gubernur kepada seluruh bupati dan kepala desa terkait dengan keseragaman kesejahteraan perangkat desa, perlindungan perangkat desa agar tidak ada pergantian sewenang wenang oleh kepala desa juga harus ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada perangkat desa.
Selanjutnya Pembina Persatuan Perangkat Desa Provisi Sulteng Zulkifli, menyampaikan bahwa alokasi dana desa sebesar 9,7 Triliun, namun sayangnya belum bisa memberikan dampak yang berarti dalam pembangunan desa. Untuk itu perlu dirinya berharap dilakukan peningkatan SDM, bagi kepala desa dan perangkat desa .
Pada Kesempatan Itu, gubernur didampingi Kepala Dinas PMD, Zubair, Tim Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Yunan Lampasio, TA. Bidang Investasi Rony Tanusaputra, TA. Bidang Kemasyarakatan dan HAM Ridha Saleh.
Reporter: Irma
Editor: Nanang
