LKPJ Dinilai Tidak Sesuai Realisasi, 5 Fraksi di DPRD Touna Dorong Pembentukan Pansus

oleh
Iskandar Kamaru, saat membacakan Pandangan Fraksi PDI Perjuangan padaRapat Paripurna DPRD. (FOTO : SAFA'AD)

TOUNA –  Lima Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) yang bersepakat mendorong terbentuknya Panitia khusus (Pansus) terkait realilasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) pemerintah setempat, tahun 2019 dan realisasi anggaran Penangan Covid-19.

Adapun lima fraksi itu, yakni PKB, PDIP, PAN, Demokrat dan Gerakan Persatuan Indonesia (fraksi gabungan Gerindra dan Perindo).

Pembentukan pansus tersebut didorang lewat rapat Paripurna DPRD yang digelar, di Aula Paripurna DPRD Kabupaten Touna, Rabu (01/07).

Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDIP menilai, melalui naskah pandangan fraksinya bahwa LKPJ tahun 2019 tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

“Kami dari fraksi PDIP menyimpulkan, bahwa kinerja saudara bupati dalam mengelola anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan daerah (Perda) kami nyatakan gagal, skali lagi kami nyatakan gagal,” tegas juru bicara PDIP, Iskandar Kamaru.

Sementara itu Fraksi PKB juga menegaskan di akhir pandangan fraksinya, bahwa lima fraksi telah bersepakat mendorong terbuntuknya pansus atas pelaksanaan LKPJ tahun 2019.

“Saya minta maaf kepada saudara Bupati, bahwa kami lima fraksi yang berada di DPRD telah bersepakat mendorong terbentuknya Pansus soal raliasi LKPJ 2019, dan anggaran penanganan Covid-19,” ucap juru bicara Fraksi PKB, Samsari Pai.

Terkait dengan hal tersebut, ketua Fraksi PKB itu ditemui usai rapat paripurna mengungkapkan, ada dua pokok persoalan sehingga di dorongnya pansus itu, diantaranya adalah soal pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  (APBD) tahun 2019 dan juga anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp27 miliar.

“Kita mengapresiasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) yang diraih Pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaan APBD 2019 lima fraksi telah bersepakat mendorong pansus, sebab banyak sekali hasil reses dari para anggota DPRD seperti pekerjaan fisik, mereka melaporkan 100 persen, tapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan laporan itu,” tambahnya.

Samsari mengaku, selain dua hal yang paling menonjol itu, masih banyak hal-hal yang perlu ditelusuri lewat adanya Pansus. (SAFA’AD)

Donasi Bencana Sulbar