PALU – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr Ir Alimuddin Pa’ada, menghadiri pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Selat Makassar Summit 2024, di Palu, Selasa (23/07).

Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Kerjasama Pemerintah Antar Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulteng di Kawasan Selat Makassar sebagai Wujud Dukungan Terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN)” ini dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Novalina.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, Alimuddin Pa’ada, menyampaikan, FGD tersebut sangat baik, karena melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah Sulteng.

“Namun untuk ke depannya, karena ini menyangkut lima provinsi yang ada di Indonesia, maka sangat penting adanya pertemuan regional kelima provinsi tersebut,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan potensi yang ada pada jalur laut Selat Malaka, di mana terdapat 120 ribu kapal hilir mudik setiap tahun, Selat Makassar sebanyak 36 ribu kapal hilir mudik setiap tahun, dan Selat Sunda terdapat 56 ribu kapal hilir mudik setiap tahun.

“Dari data tersebut, kapal yang melintasi wilayah Sulteng setiap tahunnya hampir 300 ribu, namun tidak ada hasil yang didapatkan dari kapal-kapal yang melintas. Jika hal ini dapat dikelola dengan baik, maka Sulteng akan dapat memperoleh sumber pendapatan yang cukup besar,” katanya.

Ia juga merespon baik rencana pembangunan jalan tol pada ruas jalan Kasimbar-Tambu karena dinilai memiliki potensi yang cukup besar bagi ekonomi Sulteng.

“Jalan tersebut menjadi jalur perdagangan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas bongkar muat hasil pertanian, sehingga secara otomatis perputatan ekonomi semakin membaik dan mengalami peningkatan secara singnifikan,” tandasnya.

Sementara itu, Sekprov Sulteng, Novalina, mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah bersama dalam upaya meningkatkan pusat pertumbuhan laut yang efektif, berdaya saing dan ramah lingkungan di kawasan Selat Makassar.

Kata dia, Selat Makassar masuk dalam kawasan antar wilayah yang meliputi lima provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar Tahun 2020.

“Olehnya, pelaksanaan FGD kali ini, merupakan bagian penting sebagai upaya menyatukan persepsi dan bentuk keseriusan Pemprov Sulteng atas kepercayaan yang telah diberikan sebagai tuan rumah Selat Makassar Summit 2024,” katanya.

Kepada peserta, ia berharap agar dapat memberikan masukan dan gagasan yang konstruktif untuk memperkuat kerjasama antar provinsi yang berbatasan dengan Selat Makassar.

“Diperlukan kerjasama dalam mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kita,” harapnya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan selaku Ketua Panitia FGD, Dr Farid Yotolembah,, mengatakan, FGD ini adalah sebagai langkah koordinasi dan kolaborasi untuk membangun komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kemaritiman dan investasi.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat pemprov, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulteng, dan unsur Forkopimda Sulteng, serta akademisi. (RIFAY)