PALU – Anggota Komisi C DPRD Kota Palu asal Fraksi Demokrat, Abdurahim Nasar Al-Amri berencana akan melaporkan pemilik akun facebook (fb) atas nama Salim Baculu. Tindakan itu diambil atas postingan akun tersebut di Info Kota Palu, yang dinilai mencermari nama partai, sekaligus terhadap dirinya.
“Saya sudah melihat postingan itu, disebutkan disitu bahwa Anggota DPRD Kota Palu tahun 2019 dari Fraksi Demokrat Dapil Palu Barat, saat ini tersandung kasus pencucian uang dari penjualan bubuk putih. Bukti transfer sudah sangat jelas dan kasus ini patut diduga melibatkan penyidik masih dalam proses pendalaman dan pengumpulan alat bukti yang lebih banyak,” ucapnya mengutip unggahan akun Fb Salim Baculu, di Ruang Komisi C DPRD Kota Palu, Selasa (11/02).
Politisi yang akrab disapa Win itu mengakui tidak ada nama yang dicantumkan dalam postingan itu. Tetapi, kata dia, jika dicermati sudah jelas kalimat itu diarahkan kepada dirinya. Sehingga dia memutuskan untuk mengambil langkah tegas melaporkan akun tersebut ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.
“Anggota DPRD asal Demokrat dari Dapil Palu Barat itu hanya saya sendiri. Kecuali ada tiga atau dua orang mungkin saya diam-diam saja karena saya tidak merasa, tapi inikan cuman saya sendiri,” katanya.
Win mengaku tidak mengerti atas kicauan berbau fitnah yang dilontarkan dalam akun tersebut. Dia juga mengaku bingung tentang tudingan kasus soal bubuk putih itu. Sampai saat ini juga tidak pernah menerima surat panggilan dari pihak kepolisian, apalagi sudah ditetapkan tersangka.
“Saya bingung tadi pagi dikirimi rekan soal postingan ini di Info Kota Palu, saya katakan saya tidak tahu dan mengetahuinya dari rekanku itu,” akunya.
Win mengaku tidak mengenal dan ataupun ingin mengenal pemilik akun tersebut. Bahkan dia sangat yakin akun tersebut asli karena terjadi kesinambungan di kolom komentar.
“Kalau memang akun itu palsu atau akunya di-hack, saya yakin yang bersangkutan pasti mengklarifikasinya, tapi sampai saat ini tidak ada. Saya yakin itu asli, kasus ini tidak boleh didiamkan dan harus dibawah ke ranah hukum,” tegasnya. (YAMIN)
