PALU – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu yang menetapkan wisata kuliner Kampung Kaili di Pantai Talise, dikritisi anggota DPRD Kota Palu. Lokasi kampong kaili dinilai tidak tepat.
Kritik tersebut diungkapkan oleh Danawira Asri saat rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas APBD 2018, Rabu (15/11). Kritik tersebut sekaligus menanggapi alokasi anggaran untuk Kampung Kaili sebesar Rp5 miliar pada APBD tahun 2018.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pada periode sebelumnya, saat dirinya menjadi salah satu anggota Pansus terkait Perda RTRW, lokasi yang dimaksud tidak bisa didirikan bangunan yang melebihi empat lantai.
Kenapa tidak, kata dia, Kampung Kaili ditempatkan ke lokasi yang lebih layak seperti di bagian Kecamatan Ulujadi, tepatnya di Kelurahan Kabonena atau Donggala Kodi yang memiliki tekstur tanah lebih bagus sehingga bisa dibangun secara permanen.
“Kampung Kaili bisa dilihat karena berada di daerah ketinggian. Jika di Kecamatan Ulujadi tidak bisa, ada salah satu kelurahan di Kecamatan Mantikolore, seperti di Kampung Uvetumbu. Disana, daerahnya terisolir, kalau kita tata sedemikian rupa dan dibuka perkampungan baru, maka sangat luar biasa,” terangnya.
Sehingga, kata dia, jika pengembangan Kampung Kaili hanya dengan anggaran Rp5 miliar, maka tidak akan cukup.
“Perlu penambahan, misalnya setiap tahun dialokasikan sekitar Rp20 miliar sampai selesai,” imbuhnya. (YUSUF)
