PALU – Wali Kota Palu, Hidayat, mengaku mendapatkan laporan banyaknya masyarakat yang mengklaim lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang ada di Kelurahan Tondo dan Talise.
Hal ini, kata dia, berdampak dengan pencairan bantuan Bank Dunia untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Palu.
“Saya dilaporkan ada 65 orang yang mengklaim lahan di sana. Namun dari balai menyatakan sudah ada 100 orang lebih,” lanjutnya, saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama pimpinan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa pihak terkait, di ruang rapat Kanwil BPN Sulteng, Rabu (17/06).
Kata dia, pihaknya bersama Dansatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulteng, Brigjen TNI, Farid Makruf, telah membentuk tim terpadu penyelesaian lahan, sebagai tindak lanjut rapat evaluasi beberapa waktu lalu.
“Saya kira kalau tim terpadu ini berjalan dengan baik, maka semua persoalan itu bisa kita selesaikan. Olehnya silahkan memfungsikan tupoksi-tupoksi dari setiap tim,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Hidayat juga mengungkap masalah lain terkait penanganan pascabencana tanggal 28 September 2018 silam, khususnya terkait lahan serta penyelesaian masalah hunian tetap (huntap).
Beberapa persoalan yang dimaksud, antara lain terkait sengketa lahan seluas 115 hektar yang ada di perbatasan Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Petobo, Kota Palu.
Padahal, kata dia, sesuai rencana lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan huntap satelit bagi masyarakat Petobo. (HAMID)
