PALU – Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura mengukuhkan pengurus Komisi Penyulahan Pertanian (KPP) Provinsi Sulawesi Tengah, periode 2021-2026. Pada pengukuhan, di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin (1/11), Gubernur berharap KPP dapat berpartisipasi dalam memajukan pertanian dan menjadikan Sulteng sebagai pusat logistik pangan untuk mendukung ibu kota negara baru.
Untuk rencana pusat logistik pangan, kata pria yang sering disapa Cudy ini, Pemprov tengah mempersiapkan lahan di Pantai Barat seluas 20.000 ha untuk pengembangan Food Estate dan 2.000 Ha di Kabupaten Sigi.
Selain itu, menurutnya, Sulteng harus menjadi in corporate untuk dapat mendukung peningkatan fiskal daerah. Hal ini melihat potensi yang ada di tahun 2023, APBD Sulteng bisa meningkat sampai 10. Melihat ini, Perusda harus dipersiapkan untuk berperan mengelola SDA daerah ini.
“Sulawesi Tengah memiliki SDA yang sangat besar, maka untuk memberikan dukungan dalam pengelolaannya, Saya Sebagai Gubernur harus mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah Pusat, seperti dari Menteri Kabinet dan terutama dari Presiden Joko Widodo,” ujar Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam sambutannya, Senin (11/1).
Selanjutnya Gubernur menyampaikan, KPP juga harus mendukung masyarakat untuk memiliki akses jaringan teknologi sehingga tanggal 4 November 2021 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan melakukan lounching pembangunan Smart Village di Desa Pakuli, Kabupaten Sigi sebagai pilot projec pembangunan Smart Village di 1.000 Desa di Sulawesi Tengah. Harapannya Masyarakat dapat lebih pintar, dengan adanya jaringan tehnologi di desa .
Gubernur mengatakan, saat ini Sulteng harus mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga ibu Kota Negara Baru. Sulawesi Tengah harus ada loncatan supaya bisa menjadi daerah yang maju.
Gubernur juga menyampaikan bahwa untuk mempersiapkan Sulteng sebagai daerah penyangga ibu kota negara baru , maka pembangunan infrastruktur untuk koneksitas baik darat dan laut harus dibangun, sehingga distribusi barang bisa lebih lancar dengan pembangunan infrastruktur jalur darat dan jalur laut .
Sementara sebelumnya Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov.Sulteng, Tri Lamakampali mengatakan, KPP diatur dalam undang-undang dan diharapkan dapat berkolaborasi dengan OPD teknis. KPP Sulteng dalam arti luas meliputi perkebunan, kelautan dan perikanan.
“Sehingga dengan penetapan Dr. Hasanuddin Atjo , sebagai Ketua Komisi Penyuluh Pertanian akan memberikan Dampak besar untuk kemajuan fungsi penyuluhan pertanian secara luas,” ujarnya.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
