DONGGALA – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU resmi memulai kick off Forum Multi Stakeholder Program Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Berbasis Komunitas yang digelar di Aula Kasiromu, Kantor Bupati Donggala, Senin (24/11).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Yusuf, saat membacakan sambutan Bupati Donggala, menyampaikan bahwa jumlah angkatan kerja pada 2025 mencapai 157.851 orang, dengan 153.451 orang telah bekerja. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 2,79 persen.
Ia menegaskan perlindungan pekerja migran harus dimulai dari komunitas, mengingat kondisi geografis Donggala yang luas membuat akses informasi formal tidak selalu menjangkau masyarakat.
“Dalam banyak kasus, rekrutmen non-prosedural terjadi bukan karena masyarakat ingin melanggar aturan, tetapi karena informasi palsu lebih cepat sampai kepada mereka,” ujarnya.
Manajer Program Lakpesdam PBNU, Septiana Ulandari, menjelaskan bahwa gerakan perlindungan pekerja migran tersebut berakar dari pemikiran Presiden Ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang memberi perhatian besar pada isu kemanusiaan dan kelompok rentan.
Yusuf berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan forum perlindungan pekerja migran di Donggala.
“Gerakan ini bukan hanya tentang perubahan, tetapi tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan keberpihakan kepada manusia yang hidup dalam kebudayaannya,” terangnya.
Septiana menambahkan bahwa Lakpesdam PBNU memiliki tiga fungsi utama: advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Melalui mandat tersebut, Lakpesdam berperan sebagai laboratorium kebudayaan yang memperjuangkan nilai keadilan, kesetaraan, ke-Indonesiaan, dan ke-Islaman,” katanya.
Ia juga memaparkan bahwa Lakpesdam menjalankan berbagai program serupa di sejumlah daerah, termasuk pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tojo Una-Una.
“Program pendampingan Lakpesdam NU tercatat telah dilakukan di 52 desa, 10 kabupaten, dan 7 provinsi, termasuk Klaten, Kupang, Buleleng, Cilacap, hingga wilayah-wilayah Timur Indonesia,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala, perwakilan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah sebagai narasumber, Organisasi Perangkat Daerah, sejumlah camat dan kepala desa, serta perwakilan Banom NU dan NGO setempat.
