PALU – Harsono Bereki selaku Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai tidak cermat dalam mengkritisi lemahnya reformasi birokrasi di Sulteng.
Selain itu, Harsono menyebut empat masalah mendasar yang terjadi di Tahun 2022, yakni soal pengisian jabatan eselon II, isu jual beli jabatan, pengisian Plt Bupati Bangkep dan pengisian jabatan sekprov.
Menurut Ketua Relawan Sangganipa, Irfan Denny Pontoh, KRAK tidak cermat dalam melakukan analisa, karena kritik yang dilontarkan hanya bersifat kasuistik.
“Terlalu absurd berkesimpulan reformasi birokrasi lemah dan menutup mata terhadap responsifitas Pak Gub dan aturan main atau mekanisme kepegawaian yang telah dijalankan dalam menyikapi hal tersebut ” tegasnya, Selasa (03/01).
Menurutnya, ruang lingkup reformasi birokrasi luas, bukan cuma semata gonta ganti pejabat seperti dasar analisis KRAK.
“Di masa kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura yang belum mencapai dua tahun ini, reformasi birokrasi di Sulteng terus bergerak, dan itu sifatnya dinamis, dan itu nyata,” tegas Irfan.
Terkait problem atau masalah birokrasi yang disampaikan KRAK, Irfan menegaskan bahwa itu kasuistik dan hanya bagian kecil dari program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan.
“Kami meyakini, Pak Cudy punya komitmen terkait reformasi birokrasi, terbukti beliau sangat responsif terhadap peristiwa birokrasi secara kasuistik yang terjadi selama tahun 2022,” ujar Irfan.
Ia berharap, kiritik terhadap kepemimpinan dan kinerja Rusdy Mastura sebagai Gubernur Sulawesi Tengah tetap dilakukan secara konstruktif dalam bingkai pencapaian visi sulteng maju dan sejahtera.
Reporter : Hamid
Editor : Rifay
