PALU – Pihak DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng menggelar rapat paripurna laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 di ruang sidang utama, Kamis (25/06).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulteng, Zalzulmida A Djanggola dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, baik secara langsung, maupun melalui virtual. Sementara dari pihak Pemprov Sulteng dihadiri Wakil Gubernur, Rusli Baco Dg. Palabbi serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Dg Palabbi, mengatakan, laporan itu sebagai bentuk pertanggung jawaban kepala daerah dan wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta sebagai wujud penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui, laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Sulteng tahun anggaran 2019 telah disampaikan oleh BPK RI perwakilan Sulteng dalam rapat paripurna DPRD Sulteng pada 23 Juni 2020,” katanya.
Wagub menambahkan, BPK memberikan penilaian atas laporan keuangan Pemda Sulteng tahun anggaran 2019 dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian tersebut dapat dipertahankan untuk ketujuh kalinya dan secara berturut-turut.
Wagub berharap, dengan WTP yang telah dicapai berama, senantiasa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
“Dengan ini, kami mengharapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 dapat segera diagendakan pembahasannya, sehingga secepatnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019,”ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulteng, Ibrahim A.Hafid, mengapresiasi upaya dari Pemprov Sulteng yang telah mendapatkan opini WTP dari BPK.
“Tetapi ada rekomendasi dari BPK yang juga harus di perbaiki,” terangnya.
Dia menambahkan, munculnya beberapa isu yang ada di Sulteng hari ini juga perlu menjadi perhatian dari Pemprov Sulteng yang harus diselesaikan terutama masalah kebencanaan. (RIFAY)
