PALU – KPU Provinsi Sulteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih, di salah satu hotel di Kota Palu, Senin (24/02) hingga Rabu (26/02).
Rakor tersebut dilakukan bersama pihak Dukcapil dan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota serta ketua dan divisi data KPU kabupaten/kota.
Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming, saat membuka kegiatan, mengatakan, data pemilih harus berbasis data yang benar, sehingga dibutuhkan kontribusi pemikiran dan tindakan dari Dukcapil. Dengan begitu, Tanwir yakin dapat meningkatkan keakuratan daftar pemilih tetap di Pilkada Sulteng tanggal 23 September 2020 mendatang.
“Kita berharap sinergitas yang sudah terbangun antara KPU dan Dinas Dukcapil dari pemilu 2019 kemarin masih tetap terjaga sampai sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Chili Cahya Ningrum menjelaskan, tujuan dari rakor tersebut adalah mendorong terwujudnya komitmen penyelenggara pemilihan se-Sulawesi Tengah dan stakeholder terkait dalam mengakomodir hak pilih warga negara.
“Yang pasti memutakhirkan dan mensinergikan data penduduk yang ada di aplikasi Dukcapil dan data pemilih dalam aplikasi Sidalih KPU dan memastikan setiap warga negara potensial pemilih dapat menyalurkan hak suara tanpa hambatan administrasi sesuai konstitusi,” tutupnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan pemateri, yakni Divisi Data KPU Sulteng, Halimah, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulteng, Abdul Haris Yotolembah, pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI, Andre Putra Hermawan dan akademisi Universitas Alkhairaat (Unisa), Dr Kasma Jaya Saad serta Komisioner Bawaslu Sulteng, Zatriawati.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulteng, Abdul Haris Yotolembah mengatakan, pihaknya mencatat sebanyak 129.351 wajib KTP yang belum melakukan perekaman, per Desember 2019. Jumlah ini adalah bagian dari total 1.981.999 jiwa wajib KTP yang ada di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulteng.
Menurut Haris, sesuai data yang dikumpulkan dari kabupaten/kota, warga yang sudah merekam sudah sebanyak 1.992.283 jiwa. Artinya, kata dia, sebagian sudah memiliki KTP, ada juga yang istilahnya masih PRR (Print Ready Record).
Untuk itu, ia meminta kepada Dukcapil kabupaten/kota yang hadir dalam rakor tersebut agar memasukkan data jumlah warga yang masih memiliki surat keterangan (suket) di masing-masing daerah.
“Saya akan ganti dengan KTP, minimal sepertiganya kita layani. Kami punya blangko sebanyak 8 ribu dan kabupaten/kota juga masih ada stoknya,” kata Haris.
Haris menambahkan, sejauh ini, Dukcapil kabupaten/kota bekerja 24 jam dalam rangka menghadapi Pilkada serentak tahu ini untuk mengejar data-data yang belum terekam.
“Dan saya minta ke KPU, andaikata ada banyak orang yang belum sempat direkam atau belum punya KTP, telepon saya, di kabupaten mana atau desa mana, tim kita langsung turun sesuai arahan Dirjen,” tegasnya.
Hanya saja, kata dia, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah peralatan yang sudah tua semua.
“Di Bangkep itu, cuma 10 KTP diprint, alatnya sudah berasap. Sementara kalau dibandingkan dengan di Bogor, 1000 KTP hanya dalam waktu 1 jam,” selorohnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, total jumlah penduduk Sulteng pada semester II Tahun 2019 yang diterima dari pusat adalah sebanyak 2.977.347 jiwa. Menurutnya, data itu sudah 3 tahun lamanya, namun tidak sampai-sampai di angka 3 juta.
“Padahal janji saya sama gubernur, sampai 3 juta dan di pusat memang angkanya sudah 3 juta karena di pusat tidak pakai data NIK. Jadi sampai hari ini janji saya belum terpenuhi kepada Gubernur, apalagi bencana alam kemarin banyak yang meninggal,” pungkasnya. (RIFAY)
