PALU – Wakil Ketua (Waket) I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Aristan, melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Dampelas, di Desa Talaga, Kabupaten Donggala, Senin (26/05).

Kunjungan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Yayasan Ekonesia pada tanggal 16 April 2025 dan sebagai respon atas Surat Kepala Desa Talaga tanggal 17 April 2025 perihal pengaduan mengenai kondisi KPN tersebut.

Dalam kunjungannya, Aristan menemukan beberapa hal penting mengenai kondisi KPN tersebut.

Aristan mengatakan, saat ini KPN Dampelas dalam keadaan tidak terurus dengan baik, hanya ditemukan beberapa bekas lahan yang ditanami pisang, pepaya dan ubi kayu dan dibiarkan tumbuh apa adanya bersama tanaman pengganggu, sehingga terkesan seperti semak belukar.

“Di beberapa tempat ditemukan tumpukan kayu bantalan. Beberapa fasilitas pendukung seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terdiri panel surya, inverter dan baterai serta sumur air bersih terlihat dalam keadaan terbengkalai dan dipenuhi semak belukar,” ungkap Aristan.

Dari informasi yang disampaikan oleh warga kepada Aristan, saat ini di dalam kawasan tersebut, terdapat lahan warga yang bersertifikat.

Dari rencana pembukaan lahan seluas 1.234,5 hektar, yang ada sampai saat ini baru sekitar 200 hektar dan sudah dipenuhi semak belukar.

“Pada saat kami kunjungan lapangan, tidak ada tanda aktivitas selayaknya kawasan pangan yang diperuntukkan sebagai lumbung pangan, sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’rif Amin saat meresmikan KPN tanggal 03 Oktober 2023 lalu,” katanya.

Selain itu, kata dia, masyarakat juga tidak memiliki informasi yang memadai mengenai keberadaan KPN, terutama terkait tujuan, status dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan KPN.

Kepala desa, BPD dan warga Desa Talaga juga berharap agar keberadaan KPN dapat  bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana yang pernah dijanjikan, bahwa KPN dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan meningkatkan produksi berbagai jenis tanaman pangan.

Dengan kondisi ini, Aristan merekomendasikan untuk segera menyelenggarakan RDP yang lebih luas dengan mengundang semua pihak terkait untuk menemukan solusi yang tepat untuk kelanjutan KPN Talaga. (RIFAY)