PARIMO – Berdasarkan Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), puluhan paket pekerjaan di Parigi Moutong (Parimo) baik tender maupun non-tender didominasi perusahaan luar daerah yang beralamat di Kota Palu, Sigi dan Donggala.
Puluhan paket pekerjaan bernilai miliaran rupiah tahun anggaran 2025 menjadi sorotan. Tercatat, proyek tersebut terdiri 81 non tender 4 tender sebagian besar dikuasai perusahaan asal Palu.
Paket-paket tersebut meliputi pekerjaan konstruksi, infrastruktur, hingga pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda Parimo. Digarap oleh kontraktor luar daerah yang diperkirakan mencapai Rp 24 miliar lebih.
Kontraktor lokal saat ini semakin tersisih meski telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Kondisi ini menuai keluhan dari pengusaha lokal
“Banyak proyek besar jatuh ke tangan perusahaan luar. Kami di daerah hanya kebagian paket kecil, itu pun sering kalah bersaing,” ungkap seorang kontraktor lokal yang enggan disebutkan namanya, Senin (26/1).
Para pelaku usaha berharap pemerintah daerah mengevaluasi pola pengadaan agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi lokal tanpa melanggar regulasi. Mereka meminta adanya kebijakan afirmatif yang memberi ruang lebih luas bagi kontraktor Parimo.
Sorotan serupa disampaikan Anggota DPRD Parimo, Mohammad Basuki. Ia mengaku sejak awal periode telah mendorong agar paket-paket pekerjaan langsung (PL) diprioritaskan bagi kontraktor lokal.
“Sejak awal saya usulkan pekerjaan-pekerjaan PL dikerjakan kontraktor Parimo supaya berdayakan perusahaan dan tenaga kerja lokal, sehingga peredaran uang di Parimo tetap stabil karena sekarang perputarannya sedikit,”ungkapnya.
Dirinya mengaku, sejumlah paket dikerjakan dari perusahaan luar memang tidak ada aturan yang melarangnya. Namun pemerintah daerah perlu ketegasan membuat kebijakan yang lebih berpihak.
“Tidak ada larangan dalam aturan, tapi tinggal bagaimana kebijakan ke depan. Harus ada alokasi tertentu untuk kontraktor Parimo,” ujarnya.
Anggota DPRD Parimo lainnya, Husen Marjengi, juga menilai kondisi tersebut memprihatinkan. Ia menyebut banyak kontraktor lokal rutin membayar pajak, namun minim memperoleh proyek.
“Teman-teman ini tiap tahun bayar pajak, tapi tidak ada pendapatan dari perusahaan yang mereka miliki. Pemerintah daerah harus menghidupkan mereka,” kata Husen.
Ia menilai bila kontraktor lokal diberi ruang, peredaran uang akan tetap berada di Parimo dan berdampak positif bagi perekonomian daerah.
“Kalau kontraktor daerah yang dihidupkan, mereka akan berkontribusi dan berinvestasi di daerah. Soal kualitas pekerjaan, itu tugas lembaga pengawas. Intinya bagaimana memberi ruang supaya kontraktor ini bisa hidup,” pungkasnya.
