JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022 DPRD Provinsi Sulteng melakukan konsultasi ke Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam.Negeri (Kemendagri), di Jakarta, baru-baru ini.
Rombongan pansus yang dipimpin Yus Mangun, diterima oleh Kasubdit Wilayah IV Dit FKDH, Ditjen Otda Kemendagri, Dr Sayidiman Marto.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Pansus, Sony Tandra menyampaikan bahwa penyerapan APBD Sulteng Tahun 2022 hanya berkisar 88 persen.
“Ini menunjukan kinerja OPD kurang maksimal, bahkan pelayanan dasar hanya di kisaran 70 persen. Kalau pekerjaan fisik mungkin masih kita maklumi. Tapi pelayanan dasar misalnya kesehatan, termasuk gaji pegawai hanya terserap sekitar 88 persen, ‘ kata Politisi Partai NasDem itu.
Secara umum, lanjut dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang naik, namun khusus retribusi hanya tercapai sekitar 20 persen.
Terkait itu, Sayidiman meminta agar pansus secara rigit menyampaikan titik-titik mana saja yang perlu dibedah dan rekomendasi yang disampaikan juga harus spesifik.
“Misalnya soal target, sampaikan saja apa adanya. Misalnya direkomendasikan agar target PAD jangan dibuat fiktif,” ujarnya.
Turut hadir dalam rombongan, sejumlah anggota, Huisman Brant Toripalu, Nur Dg Rahmatu, Suryanto, Alimuddin Paada, Ibrahim.Hafid, Rahmawati M Nur, Irianto Malingong, Enos Pasaua, Wiwik Jumatul Rofi’ah, dan Winiar H Lamakarate. */RIFAY
