JAKARTA – Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) berharap, Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dapat menjadi sarana untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang siap masuk di perusahaan sektor investasi berbasis pertambangan.

Upaya ini dilakukan Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng dengan melakukan koordinasi dan komunikasi (korkom) bersama Kemnaker RI, Kamis (12/12).

Hadir dalam rombongan, Ketua Komisi IV, Hidayat Pakamundi, Wakil Ketua Zalzulmidah A. Djanggola, dan sekretaris komisi Wiwik Jumatul Rofi’ah.

Turut pula sejumlah anggota komisi IV lainnya, yaitu Rahmawati M Nur, Maryam Tamoreka, Winiar Hidayat Lamakarate, Abdul Rahman, I Nyoman Slamet, Mohammad Nurmansyah Bantilan, Risnawati M Saleh, Awaluddin, dan Baharuddin Sapi’i.

Rombongan komisi IV diterima Kepala Bidang Koordinator Program Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Ahirudin, dan Kepala Bidang Koordinator Pembinaan Tenaga Pelatihan, Kemnaker RI, Yahdiati.

Ketua Komisi IV, Hidayat Pakamudi, menyampaikan permasalahan bahwa angka penyerapan tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tengah tidak begitu maksimal.

“Mungkin disebabkan belum tersedianya tenaga kerja yang terampil atau tenaga kerja yang belum bisa memenuhi kebutuhan industri,” katanya.

Hidayat berharap agar Kemnaker dapat melanjutkan dan mempercepat penyelesaian pembangunan BLK Sulteng dan menyiapkan fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Kata dia, sarana prasarana seperti BLK atau pendidikan yang berbasis vokasi, mulai dari pendidikan tingkat atas sampai dengan perguruan tinggi, kiranya dapat menghasilkan output tenaga kerja yang yang memiliki ilmu dan ketrampilan yang memadai.

Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi IV, Wiwik Jumatul Rofi’ah, menambahkan, pendidikan vokasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, sebab banyak tenaga kerja yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di beberapa industri, disebabkan belum memiliki ilmu dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

“Kami meminta kepada kemnaker untuk memberikan program BLK komunitas lebih banyak ke Provinsi Sulteng sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran dan percepatan penurunan
angka kesmiskinan,” harapnya.

Wakil Ketua Komisi IV, Zalzulmidah A. Djanggola, juga mengusulkan agar setidaknya BLK yang dibutuhkan tenaga kerja tersebut, dalam lima hingga 10 tahun sudah tersedia untuk anak-anak milenial yang hingga saat ini jumlahnya sudah sangat tinggi di Sulawesi Tengah.

Menyikapi berbagai usulan tersebut, Kepala Bidang Koordinator PEP, Ahirudin, menjelaskan bahwa belum adanya pelatihan kompetensi di bidang tertentu juga sama dengan keluhan dari berbagai daerah.

“Sampai hari ini, beberapa BLK tertentu yang ada di Kota Palu sudah sementara berjalan pelaksanaannya. Terdapat 18 paket pelatihan, antara lain editing videographer, desain grafis, instalasi listrik, dan sebagainya,” ujarnya. */RIFAY