Komisi IV Parimo Evaluasi Validasi Data Masyarakat Prasejahtera

oleh -
Suasana RDP yang digelar Komisi IV menghadirkan tiga OPD yakni Dukcapil, Dinsos dan Dinkes. (FOTO: MAWAN)

PARIMO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial.

RDP itu dilaksanakan guna mengevaluasi proses verifikasi dan validasi data masyarakat prasejahtera penerima bantuan sosial, khusunya kesehatan dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

Ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut akan melakukan validasi data dua bulan ini yang ditargetkan berakhir pada bulan Mei mendatang. Sebab, pihaknya mengawal hingga ketingkat pusat, sehingga, tidak ada lagi penyaluran atau pengambilan data 2015 yang digunakan.

“Tiga dinas ini saya anggap urgen untuk diundang pada RDP ini, untuk mensukseskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ucap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parimo, Fery Budiutomo, ditemui Senin (22/03).

Ia berharap, pemerintah daerah melalui tiga dinas teknis tersebut, dalam melakukan validasi data masyarakat prasejahtera dilakukan dengan serius. Tentunya melibatkan kepala desa hingga kecamatan.

“Sehingga, apa yang menjadi harapan dan hak masyarakat dapat terpenuhi, mulai tahun 2021 ini hingga seterusnya,” jelasnya.

Ia membeberkan, pemutusan kontrak kerjasama bersama BPJS memiliki sisi positif, sebab pemerintah daerah telah mengidentifikasi persoalan pemutahiran data, sehingga menurut Dinsos, ini merupakan projek perbaikan data besar-besaran kedepannya.

Terkait adanya masyarakat pengguna BPJS mandiri yang tidak mampu lagi membayarnya, menurut dia, pada tahun 2019 warga yang selama satu tahun tidak mampu membayar BPJS mandiri secara otomatis masuk dalam data DTKS tersebut.

“Mereka terdaftar secara otomatis masuk dalam Bansos yang bersumber dari APBD, hanya saja di tahun 2021 ini pihaknya belum mengetahui pasti apakah hal itu masih diberlakukan atau tidak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya meminta agar ketiga OPD itu, untuk segera memvalidkan data Parimo agar tersingkronisasi dengan data pemerintah desa, kecamatan hingga pusat.

Reporter : Mawan
Editor : Yamin