PALU – Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meninjau langsung kondisi para penghuni hunian sementara (huntara) yang ada di Hutan Kota, Kelurahan Talise Palu Timur, Selasa (10/05). Kegiatan tersebut dalam rangka mendengarkan langsung keluhan maupun permintaan serta untuk melihat dari dekat kondisi warga yang menjadi korban bencana alam Tahun 2018 silam tersebut.
Kunjungan kali ini dipimpin Ketua Komisi IV, Dr. Ir. Alimuddin Paada, diikuti Wakil Ketua Komisi Rahmawati beserta sejumlah anggota komisi, seperti Ibrahim A Hafid, Winiar Hidayat Lamakarate, Erwin Burase, Moh. Hidayat Pakamundi dan Fairus Husen Maskati.
Mendengar hal itu, Ketua Komisi IV, Alimuddin Pa’ada, menyampaikan bahwa kedatangan mereka berkaitan dengan laporan dari RRI Pusat bahwa di huntara Kota Palu masih tersisa ratusan warga yang belum mendapatkan hunian tetap (huntap) sehingga terpaksa menempati huntara dengan fasilitas seadanya.
“Bahkan permasalahan seperti kekurangan air bersih, pasokan kebutuhan lainnya, termasuk sanitasi kesehatan sudah tidak memadai,” tutur Politisi Partai Gerindra itu.
Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Sulteng menjadi ajang bagi penghuni huntara untuk menyampaikan sejumlah keluhan atas kondisi yang mereka alami selama ini.
“Terus terang bapak anggota dewan, di sini kami sangat menderita, ada yang bahkan sampai bunuh diri,” ungkap warga setengah baya yang berasal dari Jalan Komodo Talise.
Warga lainnya, Sri Hartini, mengatakan, warga huntara sudah lelah mendengar janji dari PUPR bahwa akan diberikan beras dan BLT per tiga bulan, namunya faktanya tidak ada.
Ia juga menyampaikan bahwa huntara yang ia tempati saat ini dijanjikan hanya selama 2 tahun, namun nyatanya mereka sudah hampir 4 tahun menempati huntara dan belum ada kejelasan.
Dari hasil kunjungan tersebut juga didapati adanya bilik yang menyatu satu keluarga. Tidak ada pintu atau sekat yang memisahkan para anggota keluarga.
“Bisa dibayangkan kondisi seperti dan berlangsung sudah bertahun-tahun,” tutur Sri Hartini.
Tak hanya itu, para penyintas juga dibebankan membayar pungutan, termasuk ketenangan warga juga sering terusik karena ada penghuni huntara yang tidak jelas asal usulnya.
Menurut Sri, permasalahan tersebit sudah disampaikan kepada pemerintah, baik kelurahan sampai wali kota, namun yang didapat hanya kata sabar dan sabar.
Olehnya, warga huntara berharap kepada para anggota DPRD untuk memperjuangkan agar mereka bisa segara dibangunkan huntap.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi IV, Erwin Burase, mengatakan, sebagai perwakilan rakyat, pihaknya sudah bersepakat dan akan mengundang instansi terkait terutama PUPR untuk melakukan RDP agar permasalahan ini bisa dicarikan solusi.
Sama halnya dengan yang dikatakan Hidayat Pakamundi. Ia menyatakan, apa yang sudah disampaikan adalah realitas yang sesegera mungkin harus dicarikan solusinya.
“Olehnya ini menjadi tanggung jawab bersama untuk sama-sama mencarikan solusi dan mendorong permasalahan ini agar segera diselesaikan,” ujarnya.
Bahkan, katanya, kalau bisa DPRD dapat membentuk pansus lanjutan untuk mengawal proses pengawasan agar penghuni huntara sudah mendapat hunian tetap.
Terkait itu, pihak komisi IV akan mengagendakan RDP bersama intansi terkait, LSM, dan perwakilan penghuni huntara untuk mencari solusi atas permasalahan ini. ***
