BANTEN – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar koordinasi dan komunikasi (korkom) di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Korkom dipimpin Ketua Komisi IV Hidayat Pakamundi, diikuti Wakil Ketua Zalzulmidah A. Djanggola dan sejumlah anggota, yaitu Wiwik Jumatul Rofi’ah, Rahmawati M Nur, dan Maryam Tamoreka

Selanjutnya, Winiar Hidayat Lamakarate, Abdul Rahman, I Nyoman Slamet, Mohammad Nurmansyah Bantilan, S.I.Kom, Risnawati M Saleh, Awaluddin, dan Baharuddin Sapi’i.

Rombongan komisi IV diterima Kepala Dinas Naketrans, Septo Kalnadi, dan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Yuni Setiasari, di Aula Naketrans Provinsi Banten, Selasa (10/12).

Hidayat Pakamundi menyampaikan, korkom ini bertujuan untuk membahas berbagai program terkait ketenagakerjaan, pengembangan SDM, serta upaya peningkatan kesejahteraan pekerja serta perlindungan pekerja di masing-masing daerah.

“Korkom ini juga merupakan upaya kami untuk bertukar informasi terkait pengelolaan sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi,” jelas Hidayat.

Dalam diskusi juga dibahas tentang pemantauan dan pengawasan tenaga migran, terutama terkait pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural.

Korkom ini juga mencatatkan pentingnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulteng dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) karena di Banten banyak kejadian mengenai tenaga Migran yang non prosedural.

Dalam diskusi tersebut juga berkembang pentingnya peran perusahaan dalam memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.

Anggota komisi IV, I Nyoman Slamet bertanya bagaimana perusahaan-perusahaan di Banten menjalankan tanggung jawab sosialnya, apakah secara langsung atau melibatkan pemerintah setempat.

Kadis Naketrans Banten menyampaikan bahwa pengalamanya semasa menjadi kadis di Kabupaten Cilegon, CSR diurus oleh Forum CSR yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan akademisi.

“Dengan catatan bahwa pemerintah daerah atau masyarakat tidak menerima uang, tetapi CSR diselaraskan dengan program yang ada di Bappeda,” jelasnya. *