PALU – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr Alimuddin Pa’ada, menghadiri kegiatan kunjungan Kerja (kunker) spesifik Komisi II DPR RI terkait persiapan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (04/06).
Kunker dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama sejumlah anggota komisi II lainnya.
Turut serta dalam kegiatan Sekprov Sulteng Novalina, Ketua KPU Sulteng, pihak Bawaslu Sulteng, Sekretaris DPRD Sulteng Siti Rachmi Amir Singi dan pihak terkait lainnya.
Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, selain di Sulteng, pihaknya juga telah melakukan kunker di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulsel, dalam rangka melihat persiapan pelaksanaan tahapan pilkada serentak.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, Alimuddin Pa’ada, meminta kepada Bawaslu agar dapat bekerja dengan baik sesuai harapan.
“Karena begitu banyak pelanggaran yang terjadi namun tidak ada satupun yang diselesaikan,” ungkapnya.
Alimuddin juga menyinggung maraknya money politics di Sulteng. Menurutnya, hal tersebut merupakan perilaku yang sangat tidak baik dan merupakan pembodohan kepada masyarakat.
“Kami berharap kepada para peserta pemilu agar kiranya jangan melakukan hal-hal tersebut karena korban adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga kiranya dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bijak,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Sulteng, Fadlan, menyampaikan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi Sulteng sangatlah tinggi, khususnya terkait isu money politic.
“Money politic di Sulteng telah masuk ke dalam urutan kedua setelah Provinsi Papua Pengunungan. Pada isu netralitas ASN, Sulteng juga masuk 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi. Berdasarkan data agregasi kabupaten/kota, Sulteng masuk dalam urutan keenam,” katanya. *
