PALU – Pihak Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan sejumlah pertimbangannya menyepakati perpanjangan Operasi Tinombala perburuan sisa-sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Kabupaten Poso.
Keputusan itu diambil saat hearing bersama Kapolda Sulteng, di ruang sidang utama DPRD, Kamis (02/07).
Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu kepada sejumlah wartawan, usai hearing, mengatakan, dalam kelanjutan Operasi Tinombala tersebut, pihaknya akan membentuk tim terpadu sebagaimana usulan Kapolda Sulteng.
Namun, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, secara teknis, untuk persoalan pemberantasan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Poso, diserahkan sepenuhnya ke pihak Polri dan TNI.
“Tim terpadu kami di DPRD, tadi saya bisik mengajak DPRD Poso untuk menyinergikan anggarannya. Kalau perlu ayo bersama ke kementerian kalau sudah tidak covid untuk kita cerita Poso, kita minta anggarannya di sana untuk melakukan sentuhan pelatihan keterampilan atau kegiatan positif kepada warga Poso agar tidak mudah terkontaminasi (aksi terorisme),” ujarnya.
Ia menambahkan, pertimbangan lain sehingga DPRD menyetujui perpanjangan Operasi Tinombala tersebut, yakni berkurangnya jumlah personel. Sebelumnya mencapai 3000 orang, kini tinggal 400-an orang.
“Kami juga akan menyampaikan kenapa ini diperpanjang, karena ada petugas saja bisa terjadi (aksi terorisme), apalagi tidak ada. Barulah tadi saya lihat, betapa menurun drastis petugas. Ini menurut saya tidak balance,” ungkapnya.
Ia sendiri mengaku kaget dengan insiden cekcok antara anggota DPRD Poso dengan petugas keamanan karena tidak dibolehkan masuk mengikuti hearing, akibat tertutupnya kegiatan yang digelar tersebut.
“Saya ingin diklarifikasi, karena yang kami ajukan rapat komisi I dengan mitra kerjanya. Namun betapa terkejutnya saya sebagai pimpinan rapat tadi karena dikatakan pihak yang diundang sudah ada. Saya sebagai Ketua Komisi I protes karena skenarionya setelah komisi I rapat dengan mitranya secara tertutup karena yang kami bahas ini adalah beberapa hal yang riskan karena bukan ranah DPRD saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda Sulteng, Irjen Pol Syafril Nursal, menegaskan, berdasarkan perintah Mabes Polri, Operasi Tinombala tetap dilanjutkan.
“Kita akan menghentikan apabila tidak adalagi persoalan teroris di Poso itu,” tekannya.
Kapolda menyebut, warga sipil bersenjata itu tidak hanya persoalan Poso saja, melainkan jaringan nasional, bahkan Internasional.
“Jadi sekali lagi, apa yang terjadi itu adalah ekses (dampak) dari Operasi Tinombala. Kita tidak berharap Operasi Tinombala berjalan terus, cara menghentikannya dengan menggarap yang di bawah,” tutup Kapolda. (FALDI)
