PARIMO – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo), Muhammad Irfain sarankan pembiayaan server SISKUEDES tidak dibebankan ke Desa.
“Bagaimana Deea ini tidak dibebankan terkait pendanaan ini itu termasuk dengan server SISKUEDES,” ungkapnya saat ditemui usai melakukan RDP dengan Dinas PMD, Jum’at (17/01).
Kata dia, dari hasil rapat dengar pendapat meminta baik PMD dan pendamping desa untuk duduk bersama membahas penggunaan server, karena ini menyangkut keamanan data yang menjadi dokumen negara.
Sehingga keamanan data harus bicarakan bersama terkait data aplikasi SISKUEDES, kalaupun dikembalikan ke desa harus duduk bersama, karena dalam anggaran DD dan ADD 50 persennya karena sudah ada program yang tidak bisa diganggu gugat lagi, sebab telah terselaraskan dengan program pusat.
Sementara itu, terkait dengan server tersebut telah dianggarkan melalui DRK OPD kurang lebih Rp. 60.000.000, kalaupun dengan alasan untuk meningkatkan atau mengupgred terkait kecepatan jaringan, apabila mengalami kekurang tinggal didorong lagi untuk menambahkanya.
Kemudian, kalau pun membebankan ke desa perlu ada regulasi yang mengatur itu, jangan sampai hal itu akan menimbulkan dugaan pungli apabila membebankan anggaran ke desa terkait server tersebut.
“Jangan sampai anggaran tersebut akan teralihkan ketempat lain, yang tadinya untuk server namun dilapangan berbeda lagi, maka harus ada regulasi dikeluarkan,” pungkasnya.
Reporter: Mawan
Editor : Yamin
