MOROWALI – Puluhan masa aksi yang mengatasnamakan Koalisi HML, Mahasiswa Morowali dan Rakyat Bersatu melakukan demo di depan Kantor Bupati Morowali, Desa Bente , Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Selasa (06/09).
Aksi tersebut merupakan reaksi atas kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga Bahan Bakar Minya (BBM).
Massa aksi membakar ban di depan Kantor Bupati Morowali sebagai bentuk kekecewaan.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan ( Korlap) Panji, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar oleh Pemerintah telah beberapa pekan terakhir kembali santer terdengar setelah beberapa bulan lalu memicu gelombang aksi protes yang sangat besar dari kalangan pelajar, mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat sipil lainnya di berbabagai daerah di Indonesia.
Menurut Panji, kenaikan harga BBM bersubsidi ini lahir dari dalam istana negara melalui beberapa Menteri Kabinet Jokowi, diantaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Dijelaskan Panji, bahkan secara terbuka Bahlil Lahadalia tegas mengatakan bahwa masyarakat Indonesia harus menyiapkan diri dengan kenaikan harga BBM, di mana harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter. Olehnya itu Presiden Jokowi Sudah mengeluarkan berbagai indikasi bila subsidi tidak lagi bisa ditahan.
“Diketahui bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi ini berdasarkan pada alasan Pemerintah yang mengatakan bahwa sudah terlalu besar jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menanggung beban subsidi BBM. Alasan seperti yang telah disebutkan tadi juga dipertegas oleh Presiden Jokowi yang pada satu kesempatan mengatakan, bahwa saat ini beban APBN sudah terlalu besar untuk menanggung beban biaya subsidi BBM yang mencapai nilai sebesar Rp 502 triliun,” Jelas Panji.
Sehingga dikhawatirkan APBN tidak kuat dalam menahan besarnya beban biaya subsidi tersebut dan jika dibiarkan maka subsidi BBM justru bisa terus membengkak pada kisaran Rp 200 triliun yang artinya secara total bisa mencapai Rp 700 triliun. Itulah alasan yang didalilkan atau disampaikan oleh Pemerintah.
” Kami sebagai salah satu kekuatan civil society di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah,” kata Panji.
Menurutnya, penolakan kenaikan harga BBM t sangat beralasan, beberapa diantaranya adalah, situasi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini dapat dikatakan masih sangat terpuruk diakibatkan oleh carut marut dan rusaknya tata kelola Pemerintahan hampir pada semua sektormya, terutama di sektor keuangan, kemudian ditambah terpaan Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia.
“Tentu masih sangat segar di ingatan kita semua saat Pemerintah sendiri mengatakan, bahwa sedang fokus pada agenda pemulihan ekonomi Nasional yang artinya menegaskan bahwa situasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja,” ucap Panji.
Panji menambahkan, kenaikan BBM akan berdampak pada seluruh sektor. Termasuk para pelaku bisnis transportasi baik yang konvensional maupun yang online, seperti pengusaha bus, travel, taxI, ojek dan sejenisnya akan dengan segera menaikan tarif jasa angkutannya.
Kondisi yang telah digambarkan di atas linier dengan kemampuan daya beli masyarakat yang semakin melemah, dan itu artinya jum lah masyarakat yang masuk dan kemudian terjebak di dalam kubangan garis kemiskinan akan semakin bertambah banyak.
“Tentunya situasi yang demikian ini tidak boleh dibiarkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan atas stabilitas Negara Indonesia yang sangat kita cintai ini, tidak terkecuali masyarakat sipil yang masih hidup di bawah garis kemiskinan,” tegasnya.
Olehnya koalisi menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM. Mendesak pemerintah mengawasi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia migas.
Aksi yang digelar di depan Kantor Bupati dan tidak ditemui oleh Bupati Morowali. Kemudian massa menuju Kantor DPRD Morowali, dan selajutnya mereka diterima oleh anggota DPRD Morowali untuk membahas tututan masa Aksi di Ruang Komisi III DPRD.
Demo berlangsung aman di bawah kawalan personil gabungan Polri-TNI serta Sat Pol PP Pemkab Morowali.
Reporter : Harits
Editor : Yamin
