PALU – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Sonny Tandra menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di salah satu hotel, di Kota Palu, Senin (20/06).
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III, Sonny Tandra, mengatakan, kelistrikan merupakan persoalan bersama dan menjadi kebutuhan bersama.
Patut disyukuri, kata dia, bahwa di Kabupaten Poso sudah ada PT Poso Energy yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
“Tapi sangat disayangkan pembangunan PLTA dengan kapasitas 515 Megawatt ini tidak bisa dipakaai maksimal, karena PLN hanya bisa menyerap 5 jam. Sedangkan dalam perjanjian bahwa green energy ini bisa dipakai maksimal,” katanya.
Ia mencontohkan di wilayah Kabupaten Morowali yang membutuhkan tenaga listrik cukup besar. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan listrik, kata dia, maka para investor harus membangun listrik sendiri, dengan membangun PLTU yang masih menggunakan batubara yang sebenarnya sudah harus ditinggalkan.
Padahal, kata dia, Morowali yang dipenuhi dengan industri yang menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 27 persen, tapi rakyatnya tidak menikmati listrik.
Ia juga mencontohkan daerah lainnya di Sulteng yang masih membutuhkan tenaga listrik, seperti di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) di mana ada salah satu pabrik yang sampai saat ini belum beroperasi karena belum mampu membangun listrik sendiri.
Selain itu, kata dia, ada juga tambak yang belum bisa meluaskan wilayah tambaknya karena belum mampu membangun listrik sendiri.
Ia berharap, pembangunan jaringan khususnya ke wilayah timur Sulteng yaitu Morowali Utara juga segera direalisasikan dengan cepat.
“Ini harus menjadi masukan baik di kementerian dan PLN yang menjadi pelaksana. Jadi dalam hal ini perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian di wilayah Poso, terutama pinggir Danau Poso sebagai sumber daya yang dipakai oleh Poso Energy, tapi sampai saat ini juga listrik masih sering padam. Perlu diperbaiki jaringannya.,” katanya.
Olehnya, kata dia, rakor tersebut bisa menghasilkan output yang dapat ditindaklanjuti, jangan hanya menjadi catatan saja, tetapi masalah yang ada bisa dieksekusi oleh Kementerian dan PLN.
Staf Ahli Gubernur Sulteng, Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Farida Lamarauna, saat membuka kegiatan, mengatakan, pembangunan ketenagalistrikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan strategis dalam menopang akselerasi dan strategis pembangunan daerah
“Untuk itu, selaku pemerintah daerah, tentu saja menjadi suatu kebanggaan jika dapat melayani dan menerangi masyarakat hingga pelosok nusantara, sehingga dengan sendirinya akan menggerakkan perekonomian dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Sulteng yang lebih sejahtera dan lebih maju,” katanya.
Rakor tersebut juga dihadiri Sekretaris Dinas ESDM, Manager PT. PLN Persero UP3 Palu, pimpinan PT Poso Energy yang diwakili Moh. Basry Djalil dan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Dirjen Kementerian ESDM yang diwakili Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik, Budianto Hari Purnomo. ***
