PALU – Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulteng, Prof Dr. Zainal Abidin menilai, tidak seharusnya permasalahan elit di Jakarta terbawa-bawa hingga ke Sulteng.

Anggapan ini berkaitan dengan adanya gerakan people power yang akan dilakukan saat hari penetapan Presiden/Wakil Presiden terpilih oleh KPU RI di Jakarta, 22 Mei besok.

“Sebagai masyarakat biasa, seharusnya mengikuti saja apapun hasil Pemilu yang akan diumumkan pada 22 Mei 2019. Perbedaan itu memang wajar, namun tidak boleh sampai menjadi pemicu perpecahan bangsa,” katanya, Selasa (21/05).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu itu menambahkan, apapun hasil yang diumumkan KPU nantinya, seharusnya menjadi cerminan kedewasaan bangsa untuk menerimanya.

“Apabila ada yang memandang terjadi kecurangan, maka dapat melalui jalur hukum yang telah disediakan,” sarannya.

Selama ini, kata dia, pihaknya sering diajak elit-elit untuk ikut turun melakukan aksi, namun selalu menolak karena memandang hal tersebut bukan tugasnya. Jangan sampai, kata dia, nama ulama dipakai untuk menjatuhkan orang yang sedang memimpin.

“Tugasnya hanyalah mengajak orang kepada kebaikan dan menjaga kondisivitas hubungan antar beragama,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai Ketua MUI, pihaknya telah memberi masukan kepada wali kota untuk mengumpulkan imam-imam masjid untuk diberikan penataran.

“Jangan sampai masjid digunakan selain sebagai tempat ibadah dan melakukan kebaikan serta jangan terlalu mudah memberi izin orang baru yang belum terlalu dikenal untuk mengisi ceramah di masjid. Hal ini dikhawatirkan ajaran Islam yang seharusnya rahmatan lil alamin dimanfaatkan untuk suatu nafsu kekuasaan dunia,” jelasnya. (RIFAY)