PALU – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr Nilam Sari Lawira, ikut serta menemui massa aksi yang memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di depan Gedung DPRD Sulteng, Senin kemarin.
Bersama Ketua DPRD, turut hadir Wakil Ketua (Waket) I, HM Arus Abdul Karim bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti Abdul Karim Aljufrie, Dr Alimuddin Paada dan Ambo Dalle dari Fraksi Gerindra, Zainal Abidin Ishak dari Fraksi Golkar, Ismail Junus dari Hanura, Nur Dg Rahmatu dan Ellen Esther Pelealu dari Demokrat, Ibrahim A Hafid dari NasDem, Wiwik Jumatul Rofiiah dari PKS, Rahmawati M Nur dari PKB dan dan Enos Pasaua dari Perindo.
Di hadapan seratusan pengunjuk rasa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Menolak BBM itu, Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira menyatakan, menerima delapan tuntutan dari massa aksi, yakni menolak kenaikan harga BBM, penghapusan dana pensiun anggota DPR RI, memperketat pengawasan Perpres Nomor: 17 Tahun 2021, dan mennaikkan upah buruh dan tenaga honorer.
Selain itu, menasionalisasi aset vital di bawah control rakyat, memperbaiki tata kelolah migas, dan stabilisasi harga BBM.
Untuk meyakinkan pengunjuk rasa, Ketua DPRD bersama ketua fraksi menandatangani pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM. *
