PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura bersama Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, menghadiri kegiatan syukuran dan rapat akbar penyintas gempa bumi dan likuifaksi Petobo Palu, di lokasi Hunian Tetap (Huntap) Ranggaravana Kelurahan Petobo, Ahad (07/11).
Acara syukuran itu atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor: 369/ 372/DIS.BMPR-G.ST/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 369/516/DIS.BMPR-G-ST/2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.
Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira, menyampaikan rasa syukur dan bahagia dapat berkumpul bersama masyarakat penyintas.
“Selaku pimpinan DPRD, saya terus berusaha dan berupaya mendorong menyelesaikan permasalahan kebencanaan dengan membentuk Pansus Pasigala yang bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan penyintas bencana bersama Gubernur yang Alhamdulilah sesuai komitmen akan melakukan percepatan penanganan kebencanaan di Sulawesi Tengah,” tutur Nilam.
Pada kesempatan yang sama, politisi Partai NasDem itu juga menyerahkan sebidang tanah seluas 2 hektar untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan huntap masyarakat Petobo.
Sementara itu, Gubernur Sulteng, mengatakan, awalnya proses menyelesaikan masalah kebencanaan, khususnya di Petobo terasa sangat sulit. Namun hal itu sudah terjawab dengan keluarnya SK Gubernur tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan segala permasalahan penyintas bencana segera selesai.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan kita membiarkan saudara kita menderita, kita harus merasakan penderitaan mereka,” tuturnya.
Khusus untuk kepada anak-anak yatim piatu, Gubernur berjanji akan membangun panti asuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana sekolah untuk memudahkan dan meringankan penderitaan mereka.
“Doakan saya menjadi pemimpin yang amanah,” pintanya.
Sementara itu, Yahdi Basma, selaku Pembina Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo, menyampaikan, lokasi pembangunan huntap di Kelurahan Petobo telah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya pemerintah menerbitkan SK Gubernur dengan luasan 115 ha.
Kata dia, huntap tersebut diperuntukan bagi masyarakat penyintas sebanyak 874 Kepala Keluarga (KK).
“Semoga dengan percepatan konsolidasi permasalahan tanah di pertengahan Desember tahun 2021 ini dapat menyelesaikan permasalahan lahan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ridha Saleh selaku Tenaga Ahli Gubernur, Ketua Forum Warga Korban Likuifaksi Petobo, Moh. Rino serta Kepala BPN Kota Palu.
Acara yang diawali dengan pembacaan barzanji dan doa syukuran oleh Ustadz Sahrudin tersebut juga dihadiri seluruh masyarakat Petobo yang menjadi korban bencana alam tanggal 28 September 2018 silam. ***
